Makalah PBB

Makalah PBB

DI SUSUN OLEH

Septrina Dewi
Jutilawati
Ely Kristiani
Hendri
Aldi Lian Topan
Ferdiansyah

Kata Pengantar
     Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah mengizinkan kami untuk menyelesaikan makalah PBB ini. Dalam makalah ini dibahas mengenai PBB, sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini penting untuk diketahui oleh penerus bangsa kita agar dapat ikut serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, mengetahui prinsip hukum internasional, dan bagaimana organisasi tersebut berbakti kepada masyarakat dunia. Hal ini juga penting untuk menambah wawasan para pelajar agar cakrawala pikirannya lebih luas dan mendalam.
Makalah ini disusun dari berbagai sumber, baik itu buku atau internet. Namun tak menutup kekurangan dari makalah ini. Oleh karena itu, kami berharap dapat diberikan kritik an saran yang dapat membantu penyempurnaan makalah ini agar menjadi lebih baik lagi.

Maret 2015
Penulis

i

Daftar Isi
Halaman
Kata Pengantar.....................................................................................................................i
Daftar Isi.............................................................................................................................ii
Bab 1 Pendahuluan.............................................................................................................1
Bab 2 Pembahasan..............................................................................................................2
A. Sejarah PBB................................................................................................................................2
B. Asas dan Tujuan PBB.....................................................................................................................4
C. Keanggotaan PBB.........................................................................................................................6
D. Anggota Khusus PBB....................................................................................................................14
E. Negara Anggota PBB...................................................................................................................34
F. Kelompok77...............................................................................................................................43
G. Tujuan Lain PBB..........................................................................................................................43
H. Mandat PBB................................................................................................................................46
I. Pendanaan PBB..........................................................................................................................46
J. Kebijakan Personil PBB.................................................................................................................47
K. Reformasi................................................................................................................................48
L. Efektivitas................................................................................................................................49
M. Lainnya.....................................................................................................................................49

Bab 3 Penutup...................................................................................................................50
A. Kesimpulan................................................................................................................................50
B. Saran......................................................................................................................................50

Daftar Pustaka..................................................................................................................51

ii

Bab 1
Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) atau United Nations ( UN ) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota ( non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB) Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Manhattan, New York City, dan memiliki hak ekstrateritorialitas. Kantor utama lain terletak di Jenewa , Nairobi, dan Wina . Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia, membina pembangunan ekonomi dan sosial, melindungi lingkungan, dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. PBB memiliki enam bahasa resmi, yaitu Arab , Tionghoa, Inggris , Perancis , Rusia , dan Spanyol[4] Selama Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memulai pembicaraan mengenai badan penerus Liga Bangsa-Bangsa, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun dalam sebuah konferensi pada April-Juni 1945. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945, dan maka PBB mulai beroperasi. Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Namun, misi PBB untuk menjaga perdamaian dunia pada awalnya cukup sulit untuk dicapai akibat Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet . PBB berpartisipasi dalam operasi militer di Korea dan Kongo, serta menyetujui pendirian negara Israel pada tahun 1947. Keanggotaan organisasi ini berkembang pesat setelah periode dekolonisasi pada tahun 1960-an, dan pada tahun 1970-an anggaran untuk program pembangunan ekonomi dan sosial jauh melebihi anggaran untuk pemeliharaan perdamaian . Setelah berakhirnya Perang Dingin, PBB melancarkan misi militer dan pemeliharaan perdamaian di berbagai belahan dunia dengan hasil yang berbeda-beda. PBB terdiri dari enam organ utama:
1) Majelis Umum / General Assembly (dewan musyawarah utama)
2) Dewan Keamanan/Security Council(dewan yang membuat beberapa resolusi mengikat mengenai perdamaian dan keamanan)
3) Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC/Economic and Social Council) (dewan yang mendorong kerjasama dan pembangunan ekonomi dan sosial internasional)
4) Sekretariat (yang berfungsi menyediakan studi, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan PBB)

1
5) Mahkamah Internasional / International Court of Justice (badan yudisial utama)
6) Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa / Trushteeship Council (tidak aktif
semenjak tahun 1994).

    Lembaga-lembaga khusus yang berada di bawah Sistem PBB meliputi Grup Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, Program Pangan Dunia, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB , dan Dana Anak-anak PBB. Petugas terpenting dalam hierarki PBB adalah Sekretaris Jenderal , yang saat ini dijabat oleh Ban Ki-moon dari Korea Selatan sejak tahun 2007 , menggantikan Kofi Annan dari Ghana. Organisasi- organisasi non-pemerintah dapat memperoleh status konsultatif di ECOSOC dan badan- badan lain untuk berpartisipasi di PBB. PBB memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2001, dan beberapa petugas dan badannya juga telah memperoleh hadiah tersebut. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai efektivitas PBB. Beberapa komentator meyakini organisasi ini berperan penting dalam menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan manusia, sementara komentator yang lain merasa organisasi ini tidak efektif, korup, atau bias.

Bab 2
Pembahasan
A. Sejarah
  LBB dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia 2 (1939-1945), ketika tentara Jerman menyerbu Polandia pada tanggal 1 September 1939. Organisasi ini diciptakan oleh Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat untuk memelihara perdamaian Internasional dan meningkatkan kerja sama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Sebagai gantinya didirikan organisasi PBB pada tahun 1945.
  Rencana konkrit awal organisasi ini dimulai dibawah naungan Departement Luar Negeri Amerikq Serikat tahun 1939. Franklin Delano Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama kali menciptakan istilah United Nations (UN) atau PBB sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada tanggal 1 Januari 1942, ketika penandatanganan Piagam Atlantik oleh 26 pemerintah yang masing-masing berjanji untuk tidak melanjutkan usaha perang.
   Berikut ini beberapa peristiwa penting yang mendasari pendirian organisasi PBB:
1) Piagam Atlantik (Atlantik Charter)
Hasil perundingan antara Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill tanggal 14 Agustus 1941, yang isinya yaitu:
a. Tidak boleh ada perluasan wilayah jika tidak ada kemauan penduduk aslinya.
b. Segala bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahannya sendiri.
c. Semua negara diperkenankan ikut serta dalam perdagangan internasional.
d. Membentuk perdamaian dunia supaya setiap bangsa dapat bebas dari rasa takut dan kekurangan.

2
2) Maklumat Bangsa-Bangsa (Declaration of The United Nations)
Pertemuan yang diadakan di Washington, ibu kota Amerika Serikatdihadiri oleh 26 negara, yang kemudian melahirkan “Maklumat Bangsa-Bangsa”.Dalam maklumat tersebut disetujui program-program sebagaimanatercantum dalam Atlantic Charter. Maklumat ini ditandatangani padatanggal 1 Januari 1942 oleh empat orang pimpinan negara, yakni MaximLetvinov dari Uni Soviet, F.D. Roosevelt dari Amerika Serikat, WinstonChurchill dari Inggris, dan T.V. Soong dari Cina Nasional.
   Pada esok harinya, 22 negara lainnya ikut menandatangani naskah tersebut, sehingga 26 negara itu dianggap sebagai anggota pertama dariorganisasi yang akan didirikan. Dari bulan Juni 1942 hingga Maret 1945,jumlah negara yang menyetujui maklumat bangsa-bangsa bertambah 21negara sehingga jumlah seluruhnya 47 negara. Ke-47 negara itulah yangdianggap sebagai modal dasar anggota organisasi yang akan dibentuk.Semua negara tersebut diundang dalam konferensi di San Fransisco. (ditambah Ukrania, Belarus, dan Argentina)
3) Maklumat Moskow
   Maklumat bangsa-bangsa telah mencapai suatu persesuaian paham dan asa, untuk memulai melaksanakan cita-cita dunia yang damai. Sebagaitindak lanjut, diadakannya permusyawaratan antarmenteri luar negeriempat negara perintis, yaitu V. Molotov dari Uni Soviet, Cordel Hulldari Amerika Serikat, Anthony Eden dari Inggris, dan Foo Pingsjen dariCina. Permusyawaratan ini diadakan di ibu kota Uni Soviet, Moskow.Permusyaratan tersebut berhasil mengeluarkan maklumat yang dikenaldengan “Maklumat Moskow”. Penandatangannya dilaksanakan tanggal30 Oktober 1943. Maklumat tersebut menegaskan bahwa keempat negeriitu mengakui perlunya perdamaian dan keamanan internasional. Olehkarena itu, perlu didirikan organisasi internasional yang berdasar padapersamaan kedaulatan negara yang damai dan terbuka bagi tiap-tiapnegara, baik negara besar maupun negara kecil.
4) Dumbarton Oaks Proposals
   Keempat negara yang menandatangani Maklumat Moskow setahun kemudian mengadakan tukar pikiran di Dumbarton Oaks, dekat Washington. Hasil persetujuannya dikenal dengan “Dumbarton Oaks Proposals” (usulan-usulan Dumbarton Oaks) tertanggal 7 Oktober 1944.dari Dumbarton Oaks Proposals, nampaklah kerangka dan asas-asasorganisasi dunia akan didirikan.Menurut Dumbarton Oaks Proposals, organisasi dunia yang akanberdiri mempunyai lima alat kelengkapan, yaitu:a)General Assembly (Sidang Umum),b)Security Council (Dewan Keamanan),c)Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial),d)International Court and Justice (Mahkamah Internasional), dane)Secretariat General (Sekretaris Jenderal).
5) Konferensi Yalta
   Konferensi Yalta dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan tentangsuara-suara di dalam dewan keamanan. Dewan tersebut mempunyaitugas menegakkan keamanan dunia. Kesepakatan “harga suara” di dalamdewan keamanan yang diputuskan dalam konferensi tersebut termaktubdalam pasal 27 Piagam Perdamaian. Dalam konferensi ini diputuskanpula bahwa pada tanggal 25 April 1945 akan diadakan konferensiPerserikatan Bangsa-Bangsa yang bertempat di San Fransisco.Pengundangnya adalah pemerintah Amerika Serikat atas namapemerintah Uni Soviet, Inggris, dan Tiongkok. Permusyawaratan di Yaltatersebut (Februari 1945) dihadiri oleh tiga pimpinan negara besar, yaituRoosevelt (Presiden Amerika Serikat), Jenderal Besar Stalin (UniSoviet), dan Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris).

3
6) Konferensi San Fransisco
   Konferensi San Fransisco dibuka padatanggal 25 April 1945, bertempat di gedungkomedi. Konferensi dihadiri oleh 50 negara.Konferensi berlangsung sampai dengan 26Juni 1945 dan berhasil merumuskan PiagamPerdamaian atau Charter for Peace (Piagam PBB) yang terdiri dari 19 bab, 111 pasal. Piagam tersebut diratifikasi oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan yakni Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat dan mayoritas dari 46 negara lainnya.Piagam perdamaian ini menjadi dasar/pedoman bagi PBB dalam melaksanakan tugasnya. Piagam tersebut mulai berlaku tanggal 24 Oktober 1945.Tanggal tersebut diperingati sebagai hari PBB (United Nations Day). Sidang umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.
   Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun. Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society , yang memulai kampanye "get US out of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan " One World Government " atau Pemerintah Seluruh Dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.
   Indonesia sendiri resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 27 September 1950. Kemudian tanggal 20 Januari 1965 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena terjadi konfrontasi dengan Malaysia, dan kembali menjadi anggota penuh PBB pada tanggal 28 September 1966 dengan alasan penting keikutsertaan Indonesia adalah memperjuangkan ketertiban dunia. Hal ini sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bersifat aktif, artinya negara Indonesia aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia, dan ikut serta menciptakan keadilan sosial.

B. Asas dan Tujuan PBB
Piagam perserikatan bangsa-bangsa secara eksplisit menetapkan asas-asas yang melandasi kegiatan organisasi internasional tersebut dalam mencapai tujuannya. Di samping itu, piagam tersebut juga menetapkan secara eksplisit tujuan perserikatan bangsa-bangsa. Dalam pasal 1 Piagam PBB disebutkan beberapa tujuan PBB, antara lain:
1) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
2) Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.
3) Menjadi pusat penyelarasan  segala tindakan  bangsa-bangsa dalam  mencapaitujuan bersama.
4) Memajukan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan penghargaanatas asas-asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsadan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat guna memperkokohperdamaian dunia.

4
Adapun tujuan perserikatan bangsa-bangsa menurut preambul piagam itu adalah sebagai berikut.
1) Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang.
2) Memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat dan derajatdiri manusia dan persamaan hak bagi                                  pria dan wanita, serta bagi semua bangsabaik besar maupun kecil.
3) Menciptakan keadaan yang memungkinkan terpeliharanya keadilan  danpenghormatan kewajiban yang  timbul dari perjanjian internasional dansumber internasional lain.
4) Mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik.

Dalam pasal 2 piagam perserikatan bangsa-bangsa ditetapkan tujuh asas, yaitu sebagai berikut.
1) Asas persamaan kedaulatan
Adalah bahwa semua anggota sama-sama berdaulat dan sama-sama memiliki satu suara tanpa memperhitungkan luasdan kemajuan negaranya. Pengecualian atas asas ini hanya berlaku dalam keanggotaan Dewan Keamanan yang menetapkan adanya hak veto yangdimiliki oleh lima negara anggota tetap.
2) Asas Pacta Sunt Servanda
Adalah bahwa negara anggota berkewajiban denganitikad baik memenuhi kewajiban yang ditimbulkan dari piagam PBB.
3) Asas penyelesaian  sengketa secara damai
Adalah bahwa negara anggota harus menjamin akan menyelesaikan  sengketa yang terjadi antar dirinya dengannegara lain secara damai dan menggunakan cara-cara yang tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan.
4) Asas tidak menggunakan kekerasan
Adalah bahwa negara anggota harus menjauhkan diri dari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain. Asas ini merupakan pelengkap dari asas ketiga di atas yang mendorong negara untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.
5) Asas membantu  perserikatan bangsa-bangsa
Adalah bahwa negara anggota harus membantu perserikatan bangsa-bangsa dalam suatu tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan piagam dan tidak membantu negara yangdikenai tindakan pencegahan atau pemaksaan oleh perserikatan bangsa-bangsa.
6) Asas kepatuhan negara bukan anggota
Adalah bahwa negara anggota menjamin agar negara bukan anggota, apabila perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional, bertindak sesuai dengan asas-asas perserikatanbangsa-bangsa.
7) Asas tidak mencampuri yuridiksi domestik negara anggota
Adalah bahwa perserikatan bangsa-bangsa dilarang untuk mencampuri urusan yang padahakikatnya merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Negara anggotatidak diharuskan untuk menyelesaikan urusan dalam negerinya sesuai denganketentuan piagam. Asas ini juga dapat digunakan sebagai perisai, misalnya apabila terdapat tuduhan adanya pelanggaran hak-hak asasi dalam suatunegara. Akan tetapi,  berlakunya asas ini dibatasi oleh tindakan pemaksaanyang ditetapkan oleh Dewan Keamanan sebagaimana yang diatur dalam Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5
C .Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Keanggotaan perserikatan bangsa-bangsa diatur dalam bab II pasal 3-6 piagam PBB. Pasal 3 Piagam PBB mengatur kedudukan anggota pemula atau anggota asli. Anggota asli adalah negara-negara yang ikut serta dalam konferensi San Fransisco pada tanggal 25 April 1945 dan negara-negara yang telah lebih dahulu menandatangani Deklarasi Washington pada tanggal 11 Januari 1942 (26 negara). Negara-negara itu adalah negara-negara yang telah menandatangani piagam dan meratifikasinya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 piagam PBB. Anggota asli itu berjumlah 51 negara, yang terdiri atas satu negara dari benua Afrika, yaitu Afrika Selatan, empat negara dari benua Asia, yakni Cina, India, Iran, dan Thailand, dan negara-negara Barat. Penerimaan anggota-anggota baru diatur dalam pasal 4 piagam PBB. Pasal 4 piagam itu menetapkan bahwa untuk dapat diterima sebagai anggota, pemohon harus memenuhi lima syarat, yaitu bahwa pemohon adalah suatu negara, cinta damai, menyetujui kewajiban-kewajiban yang ditetapkan piagam, mampu melaksanakan kewajiban tersebut, dan mau melaksanakannya. Penerimaan negara pemohon yang telah memenuhi persyaratan tersebut ditetapkan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Dalam praktiknya, perserikatan bangsa-bangsa juga mengenal ”observer”yaitu negara yang karena suatu alasan tidak dapat diterima atau tidak bersedia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memperoleh sejumlah fasilitas pada sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa hak bicara aktif dan hak suara. Beberapa observer itu, antara lain adalah negara Swiss, Monaco, dan Vatikan. Dalam pasal 5 Piagam PBB diatur bahwa negara anggota yang sedang dikenakan tindakan prevektif atau pun kekerasan dapat diskors atau dikenakan penangguhan dari penggunaan hak-hak dan hak-hak istimewanya dari keanggotaannya oleh Majelis Umum atas anjuran Dewan Keamanan. Penggunaan hak-hak dan hak-hak istimewanya dapat dipulihkan kembali oleh Dewan Keamanan. Pasal 6 piagam PBB mengatur mengenai negara-negara yang terus menerus melanggar asas-asas yang tercantum dalam piagam PBB dan negara itu dapat dikeluarkan dari organisasi oleh Majelis Umum atas anjuran Dewan Keamanan.
Sistem PBB berdasarkan lima organ utama (sebelumnya enam--Dewan Perwalian dihentikan operasinya pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau , satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa). Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial (ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Lima dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa berkedudukan di wilayah internasional di kota New York . Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, sementara lembaga- lembaga besar lainnya berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh dunia. Enam bahasa resmi PBB, yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah dan pembuatan dokumen-dokumen, adalah Arab, Tionghoa, Inggris , Perancis , Rusia , dan Spanyol. Sekretariat dan Dewan Keamanan menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris dan Perancis, sedangkan Majelis Umum menggunakan tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol. Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan (Britania Raya dan Amerika Serikat masing-masing menggukanan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara de facto), Spanyol dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari anggota permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di 26). Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah menggunakan Bahasa Inggris dari Inggris (British-English) dalam Ejaan Oxford, standar penulisan Bahasa Tionghoa menggunakan Hanzi sederhana , sebelumnya menggunakan Hanzi tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB untuk "Tiongkok" berubah dari Republik Tiongkok ke Republik Rakyat Tiongkok.
1. Majelis Umum PBB (General Assembly)
Majelis umum adalah organ permusyawaratan utama PBB yang anggotanya mencakup semua anggota PBB. Setiap anggota mempunyai satu suara walaupun mengirimkan utusan sebanyak lima orang  sebagai delegasi. Majelis umum bersidang sekurang-kurangnya sakali dalam setahun, yakni mulai bulan Sepetember sampai bulan Desember.Majelis bertemu setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara anggota. Selama periode dua minggu awal setiap sesi, semua anggota memiliki kesempatan untuk berpidato di hadapan majelis. Biasanya Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, diikuti oleh pimpinan dewan. Sidang pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Westminster Central Hall di London dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara. Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal diperlukan dua pertiga suara dari seluruh anggota yang hadir.
6
Contoh masalah penting ini termasuk: rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; pemilihan anggota untuk badan PBB; pemasukan, suspensi, dan pengusiran anggota; dan hal-hal anggaran. Sedang masalah-masalah lain yang ditentukan cukup oleh suara mayoritas. Setiap negara anggota memiliki satu suara. Selain hal- hal persetujuan anggaran, resolusi tidak mengikat pada anggota. Majelis dapat membuat rekomendasi mengenai setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah perdamaian dan keamanan yang berada di bawah pertimbangan Dewan Keamanan. Dapat dibayangkan, dengan struktur satu negara memiliki satu suara maka dapat terjadi negara-negara yang mewakili dari hanya delapan persen populasi mampu meloloskan resolusi dengan suara dua-pertiga. Namun, karena resolusi ini tidak lebih dari sekedar rekomendasi, sulit dibayangkan situasi dimana ketika rekomendasi dari delapan persen populasi dunia akan diikuti oleh sembilan puluh dua persen lainnya, jika mereka semua menolak resolusi tersebut. Selain sidang tahunan, juga diadakan sidang khusus. Sidang-sidang Majelis Umum diadakan di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Kesepakatan atau resolusi  yang dihasilkan dalam sidang Majelis Umum PBB menunjukkan arah dan bobot pandangan dunia karena mencerminkan pandangan mayoritas negara di dunia.
Tugas utama Majelis Umum, antara lain adalah sebagai berikut.
a) Tugas umum, mencakup wewenang untuk membicarakan semua soal yang tercakup dalam piagam, semua soal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan memberikan rekomendasi mengenai  semua soal kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun kepada Dewan Keamanan.
b) Tugas itu mencakup pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional.
c) Prakarsa kemajuan kerja sama Internasional, meliputi prakarsa untuk memajukan kerja sama internasional di bidang politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan serta mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa pembedaan.
d) Penerimaan dan penunjukan anggota, termasuk penunjukan anggota organ-organ PBB yang lain, misalnya anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Hakim Anggota Mahkamah Internasional, Anggota Dewan Ekonomi dan Sosial, Anggota Dewan Perwakilan, Sekretaris Jendral PBB, Anggota Komite, dan Organ Subsider.
e) Pengawasan terhadap kegiatan organ lain, meliputi menerima laporan, mempertimbangkannya, dan memberi rekomendasi atas laporan  tersebut.
f) Penetapan anggaran merupakan tugas penting majelis umum.
g) Perubahan anggaran juga ditetapkan oleh majelis umum.

2. Dewan Keamanan (Security Council)
Anggota keamanan terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap Dewan Keamanan adalah Amerika Serikat, Cina, Inggris, Prancis, dan Rusia. Anggota tidak tetap dewan keamanan dipilih oleh majelis umum untuk jangka waktu dua tahun. Untuk memilih anggota tidak tetap dewan keamanan perlu dipertimbangkan dua hal, yakni bahwa negara tersebut telah memberikan sumbangan untuk pemeliharaan perdamaian,  
7

keamanan internasional dan bahwa letak geografi negara tersebut mewakili seluruh kawasan masyarakat internasional. Waktu sidang dewan keamanan berbeda dengan majelis umum. Majelis umum bersidang selama satu kali setahun sekali, sedangkan Dewan Keamanan bersidang setiap kali dibutuhkan. Selain itu, fungsi Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan, sedangkan fungsi majelis umum memberikan rekomendasi. Dewan Keamanan PBB terdiri atas 15 anggota yang dibedakan atas lima anggota tetap dan seluruh anggota tidak tetap. Anggota tetap Dewan Keamanan masing-masing mempunyai hak veto, yaitu hak untuk menolak (memblokir) keputusan dewan meskipun ke-14 anggota Dewan yang lain menyetujui  keputusan tersebut. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan pemaksaan yang dibedakan atas
a) Tindakan untuk tidak mengikutsertakan angkatan bersenjata, antara lainpemutusan hubungan ekonomi dan diplomatik.
b) Tindakan angkatan bersenjata di udara yang mencakup kegiatan-kegiatanmenggunakan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.Berdasarkan ketentuan dalam Piagam PBB , semua negara wajib menerimakeputusan Dewan Keamanan.
Dewan Keamanan ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Jika organ-organ lain dari PBB hanya bisa membuat 'rekomendasi' untuk pemerintah negara anggota, Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara anggota telah sepakat untuk melaksanakan, menurut ketentuan Piagam Pasal 25. Keputusan Dewan dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota, yang terdiri dari 5 anggota tetap Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat dan 10 anggota tidak tetap, saat ini, Bosnia dan Herzegovina , Brasil , Kolombia , Gabon , Jepang , Jerman , India, Lebanon, Nigeria , Portugal , dan Afrika Selatan . [18] Lima anggota tetap memegang hak veto terhadap resolusi substantif tetapi tidak prosedural, dan memungkinkan anggota tetap untuk memblokir adopsi tetapi tidak berkuasa untuk memblokir perdebatan resolusi tidak dapat diterima untuk itu. Sepuluh kursi sementara diadakan selama dua tahun masa jabatan dengan negara-negara anggota dipilih oleh Majelis Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar secara abjad setiap bulan.

3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council/ECOSOC)
Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan. Merupakan badan PBB yang terdiri atas 54 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum. Tiap anggota diangkat untuk masa jabatan tiga tahun. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Ekonomi dan Sosial dilakukan setiap tahun pergantian sebanyak delapan belas anggota. Presiden dipilih untuk jangka waktu satu tahun dan dipilah di antara kekuatan kecil atau menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat minggu. Sejak tahun 1998, ia telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan April dengan menteri keuangan yang menduduki komite kunci dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dilihat terpisah dari badan-badan khusus yang ia koordinasi, fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif. Dewan ini mengadakan sidang untuk membahas, mengkaji, dan menyusun rekomeindasi kepada Majelis Umum yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, masalah lingkungan  hak asasi-asasi manusia. Dewan Ekonomi dan Sosial memiliki wewenang, antara lain
8
a)Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penghormatan dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia serta kebebasan dasar bagi semua orang,
b) Membuat studi atau laporan tentang masalah-masalah ekonomi, sosial, ,kebudayaan, pendidikan, kesehatan internasional beserta hal-hal  yang terkait merekomendasikan  hal-hal itu kepada Majelis Umum, anggota perserikatan bangsa-bangsa, dan badan khusus yang bersangkutan,
c) Membantu majelis umum, dewan keamanan, badan khusus, dan negara anggota perserikatan bangsa-bangsa,
d) Mempersiapkan rancangan konvensi tentang masalah-masalah yang termasuk dalam lingkungan wewenangnya untuk diajukan kepada Majelis Umum,
e) Mengadakan pertemuan internasional mengenai hal-hal yang termasuk dalam kewenangannya,
f) Mengadakan konsultasi dengan organisasi non pemerintah yang berhubungan dengan hal-hal yang termasuk kewenangannya,
g) Mengadakan koordinasi kerja antar badan khusus dan perserikatan bangsa-bangsa yang dituangkan dalam suatu perjanjian.

4. Dewan Perwakilan (Trusteship Council)
Dewan perwakilan merupakan badan PBB yang bertugas menyelenggarakan pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang masuk kategori wilayah perwakilan (trust-territories). Wilayah perwalian adalah wilayah bekas jajahan yang ditempatkan dalam satu sistem perwalian sebagai satu cara agar negara-negara anggota bertanggung jawab atas wilayah tersebut (umumnya adalah negara bekas jajahannya) dan meningkatkan  kemajuan wilayah tersebut menuju kemerdekaan. Anggota dari Dewan Perwalian meliputi
a) Negara yang menguasai  daerah perwalian
b) Anggota tetap Dewan Keamanan PBB
c) Sejumlah anggota PBB yang ditunjuk  oleh sidang umum PBB dengan masa kerja 3 tahun.

Sistem perwalian diselenggarakan dalam rangka
a) Menjamin penanganan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan komersial di daerah perwalian dengan cara yang sama dan berlaku bagi semua anggota PBB,
b) Mendorong penghormatan hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan asasi pengakuan serta pengakuan atas saling ketergantungan semua orang yang ada di dunia,
c) Memajukan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan penduduk setempat agar mereka mampu untuk membangun pemerintahan sendiri, sesuai dengan hak untuk menentukan nasibnya sendiri,
d) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
9

Berdasarkan ketentuan piagam Dewan Perwalian berwenang mempertimbangkan laporan penguasa wilayah perwalian, meneliti permohonan penduduk wilayah perwalian, serta secara berkala mengunjungi wilayah perwalian dan mengambil tindakan lain sesuai dengan perjanjian perwalian Putusan Dewan Perwalian ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan memberikan suara.
Dewan Perwalian dihentikan operasinya pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau , satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa).

5. Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ)
Pengadilan Internasional / International Court of Justice (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah Internasional merupakan badan pengadilan internasional resmi yang bersifat tetap dan bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional dan mengatur Pengadilan. Hal ini didasarkan di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, berbagi gedung dengan Akademi Hukum Internasional Den Haag, pusat swasta untuk studi hukum internasional. Beberapa saat hakim Pengadilan adalah baik alumni atau anggota fakultas mantan Academy. Tujuannya adalah untuk mengadili sengketa antara negara. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal dan pembersihan etnis, antara lain, dan terus untuk mendengar kasus-kasus. Sebuah pengadilan yang terkait, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mulai beroperasi pada tahun 2002 melalui diskusi internasional yang diprakarsai oleh Majelis Umum. Ini adalah pengadilan internasional pertama tetap dikenakan dengan mencoba mereka yang melakukan kejahatan yang paling serius di bawah hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan genosida. ICC secara fungsional independen dari PBB dalam hal personel dan pendanaan, tetapi beberapa pertemuan badan ICC yang mengatur, Majelis Negara Pihak pada Statuta Roma, diadakan di PBB. Ada "hubungan perjanjian" antara ICC dan PBB yang mengatur bagaimana kedua lembaga menganggap satu sama lain secara sah.
Sumber-Sumber Hukum
Sumber-sumber hukum yang digunakan apabila membuat suatu keputusan ialah :
1. konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih
2. kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum
3. azas-azas umum yang diakui oleh negara- negara yang mempunyai peradaban
4. keputusan-keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisis-publisis yang paling cakap dari berbagai negara, sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan hukum
10
Mahkamah dapat membuat keputusan “ ex aequo et bono ” (artinya : sesuai dengan apa yang dianggap adil) apabila pihak-pihak yang bersangkutan setuju...
Keanggotaan
Mahkamah terdiri dari lima belas hakim, yang dikenal sebagai ”anggota” mahkamah. Mereka dipilih oleh majelis umum dan dewan keamanan yang mengadakan pemungutan suara secara terpisah. Hakim-hakim dipilih atas dasar kecakapan mereka, bukan atas dasar kebangsaan akan tetapi diusahakan untuk menjamin bahwa sistem-sistem hukum yang terpenting didunia diwakili oleh mahkamah. Tidak ada dua hakim yang menjadi warga negara dari negara yang sama. Hakim-hakim memegang jabatan selama waktu sembilan tahun dan dapat dipilih kembali mereka tidak dapat menduduki jabatan lain selama masa jabatan mereka. Semua persoalan-persoalan diputuskan menurut suatu kelebihan dari hakim-hakim yang hadir, dan jumlah sembilan merupakan quorumnya. Apabla terjadi seri, maka ketua mahkamah mempunyai suara yang menentukan.
Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum berdasarkan  kemampuan yang dimiliki, bukan atas dasar kewarganegaraan mereka. Tugas Mahkamah Internasional, antara lain
a) Memberikan pendapat pada Majelis Umum tentang penyelesaian suatu sengketa,
b) Memeriksa persengketaan antar anggota negara,
c) Menganjurkan Dewan Keamanan untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.
Pihak-pihak yang dapat mengajukan masalah ke Mahkamah Internasional, adalah sebagai berikut.
a)Semua negara yang menjadi pihak dalam Statuta Mahkamah dapat mengajukan masalah ke Mahkamah Internasional. Negara-negara tersebut dapat menyerahkan  perkara apa saja kepada Mahkamah Internasional.
b)Negara-negara yang bukan pihak dalam Statuta Mahkamah dapat menyerahkan perkara-perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dewan Keamanan kepada Mahkamah Internasional.
c)Dewan Keamanan PBB dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada Mahkamah Internasional.
Persoalan-persoalan hukum tersebut, adalah sengketa pembatasan, eksplorasi sumber daya alam, hak penangkapan ikan, dan sebagainya. Mahkamah Internasional dapat memberikan nasihat hukum kepada
a) Majelis Umum dan Dewan Keamanan atas permohonan kedua badan PBB tersebut,
b) Badan-badan khusus PBB yang telah mendapat wewenang dari Majelis Umum tentang persoalan-persoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka.

11
6. Sekretaris (Sekretariat)
Berdasarkan pasal 97 piagam PBB, Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB , dibantu oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh dunia.Sekretaris jendral adalah seorang yang diangkat oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan. Masa jabatan seorang sekretaris jendral adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali atau diperpanjang. Sekretaris jendral bertugas sebagai kepala tata usaha perserikatan bangsa-bangsa, dan bertindak sebagai kepala tata usaha dalam setiap rapat Majelis Umum, Dewan Keamanan,Dewan Ekonomi dan Sosial, serta Dewan Perwalian. Sekretaris Jendral memberikan laporan tahunan tentang kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Majelis Umum. Anggota staf sekretariat diangkat oleh Sekretaris Jendral berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Umum. Sebagian anggota staf tersebut dipekerjakan tetap pada Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, dan organ lain PBB yang membutuhkannya. Sekretaris Jendral dan anggota staf sekretariat adalah pejabat internasional.Di dalam menjalankan tugasnya mereka tidak meminta atau menerima petunjuk dari pemerintah atau kekuasaan mana pun di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan pasal 100–101 Piagam PBB menjamin staf sekretariat yang merdeka dan internasional.
Tugas utama seorang Sekretaris- Jenderal adalah menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan dipilih oleh penerapan "standar tertinggi efisiensi, kompetensi, dan integritas," dengan memperhatikan pentingnya merekrut luas secara geografis. Piagam menetapkan bahwa staf tidak akan meminta atau menerima instruksi dari otoritas lain selain PBB. Setiap negara anggota PBB diperintahkan untuk menghormati karakter internasional dari Sekretariat dan tidak berusaha untuk memengaruhi para stafnya. Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf. Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota mengenai berbagai inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. Sekretaris-Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

12

Sekretaris Jenderal saat ini Ban Ki-moon yang bertindak sebagai juru bicara de facto dan pemimpin PBB yang mengambil alih dari Kofi Annan pada tahun 2007 dan akan memenuhi syarat untuk pengangkatan kembali ketika masa jabatan pertamanya berakhir pada tahun 2011.  Dibayangkan oleh Franklin D. Roosevelt sebagai "moderator dunia", posisi ini ditetapkan dalam Piagam PBB sebagai "kepala pegawai administrasi" organisasi,  tetapi Piagam juga menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal dapat membawa ke perhatian Dewan Keamanan "setiap masalah yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional" , memberikan ruang lingkup yang lebih besar untuk posisi aksi di panggung dunia. Posisi ini telah berkembang menjadi peran ganda dari administrator organisasi PBB, dan seorang diplomat dan mediator menangani yang sengketa antara negara-negara anggota dan menemukan konsensus dalam menangani isu-isu global. Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan, setiap anggota yang dapat memveto , dan Majelis Umum secara teoritis dapat mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tidak tercapai, meskipun sampai sekarang hal ini tidak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Duta Permanen Indonesia untuk PBB pada waktu itu, Nugroho Wisnumurti. Pedoman Wisnumurti ( Wisnumurti Guidelines ) telah mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode warna untuk memilih kandidat. Tidak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, tetapi selama bertahun- tahun, telah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk jangka satu atau dua dari lima tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tidak berasal dari salah satu lima negara anggota tetap Dewan Keamanan.
Sekretaris Jendral PBB.
No.
Nama
Asal Negara
Mulai Menjabat
Selesai Menjabat
Catatan
1
Trigvie Lie
Norwegia
2 Februari 1946
10 November 1952
Mundur
2
Dag Hammarskjold
Swedia
10 April 1953
18 September 1961
Meninggal sewaktu menjabat
3
U Thant
Burma
30 November 1961
1 Januari 1972
Sekjend pertama dari Asia
4
Kurt Waldheim
Austria
1 Januari 1972
1 Januari 1982

5
Perez de Cuell
Peru
1 Januari 1982
1 Januari 1992
Sekjend pertama dari Amerika
6
Boutros Boutros Ghali
Mesir
1 Januari 1992
1 Januari 1997
Sekjend pertama dari Afrika
7
Kofi Annan
Ghana
1 Januari 1997
1 Januari 2007

8
Ban Ki Moon
Korea Selatan
1 Januari 2007
Petahana

13
D. Organisasi di Bawah Naungan PBB
Terdapat beberapa organisasi internasional atau badan khusus di bawah naungan PBB, antara lain adalah sebagai berikut.
1) Organisasi Pangan dan Pertanian (bahasa Inggris : Food and Agriculture Organization / FAO)
Berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Bermarkas di Roma , Italia , FAO bertujuan untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup; meningkatkan produksi, proses, pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian ; mempromosikan pembangunan di pedesaan; dan melenyapkan kelaparan . Misalnya, langkah FAO untuk membasmi lalat buah Mediterania dari Lembah Sungai Karibia menguntungkan industri jeruk Amerika Serikat . FAO dibentuk tahun 1945 di Quebec City, Quebec , Kanada. Pada 1951, markasnya dipindahkan dari Washington, D.C. , AS ke Roma, Italia. Terhitung 26 November 2005, FAO mempunyai 189 anggota (188 negara dan Komunitas Eropa ). Aktivitas utama FAO terkonsentrasi pada 4 bagian:
a) Bantuan Pembangunan untuk negara- negara berkembang.
b) Informasi mengenai nutrisi, pangan, pertanian, perhutanan dan perikanan.
c) Nasehat untuk pemerintah.
d) Forum netral untuk membicarakan dan menyusun kebijakan mengenai isu utama pangan dan pertanian.

2) Badan Tenaga Atom Internasional (bahasa Inggris : International Atomic Energy Agency , disingkat IAEA )
Adalah sebuah organisasi independen yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1957 dengan tujuan mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkal penggunaannya untuk keperluan militer. Markas IAEA terletak di Wina, Austria , dan beranggotakan 137 negara. Pada tahun 1981 –1997 , IAEA dipimpin oleh Hans Blix dan diteruskan oleh Mohamed ElBaradei yang menjabat pada tahun 1997-2009. Pada tanggal 2 Juli 2009, Yukiya Amano dari Jepang terpilih sebagai Ketua IAEA dan mulai menjabat pada bulan Desember 2009. Pada tanggal 7 Oktober 2005, IAEA dan direktur jenderalnya kala itu, Mohamed El Baradei, mendapatkan Penghargaan Nobel Perdamaian atas jasanya membatasi penyebaran senjata nuklir.
3) Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (bahasa Inggris: International Civil Aviation Organization atau ICAO )
Adalah sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa . Lembaga ini mengembangkan teknik dan prinsip-prinsip navigasi udara internasional serta membantu perkembangan perencanaan dan pengembangan angkutan udara internasional untuk memastikan pertumbuhannya terncana dan aman. Dewan ICAO mengadopsi standar dan merekomendasikan praktik mengenai penerbangan, pencegahan gangguan campur tangan yang ilegal, dan pemberian kemudahan prosedur lintas negara untuk penerbangan sipil internasional. Assad Kotaite telah bertindak sebagai Presiden Dewan ICAO sejak 1976 ,
14
tetapi akan mengundurkan diri pada Agustus 2006.

4) Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural (bahasa Inggris : International Fund for Agricultural Development disingkat IFAD)
Adalah sebuah badan dari PBB yang didirikan pada 1977 untuk merespon bencana kelaparan di Sahel . Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan pendanaan dan menggerakkan sumber-sumber tambahan untuk program-program yang khusus dirancang untuk pengembangan ekonomi wilayah miskin, terutama dengan mengembangkan produktivitas agrikultural.
5) Organisasi Buruh Internasional (bahasa Inggris : International Labour Organisation , disingkat ILO)
Adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB. ILO didirikan pada 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I . Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II . Dengan Deklarasi Philadelphia 1944 organisasi ini menetapkan tujuannya. Sekretariat organisasi ini dikenal sebagai Kantor Buruh Internasional dan ketuanya sekarang adalah Juan Somavia. ILO menerima Penghargaan Perdamaian Nobel pada 1969 .
6) Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF)
Adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah- masalah keseimbangan neraca keuangan masing- masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Dari negara-negara anggota PBB , yang tidak menjadi anggota IMF adalah Korea Utara, Kuba , Liechtenstein , Andorra , Monako , Tuvalu dan Nauru.

15
Kritik
Peran ketiga institusi Bretton Woods telah menjadi kontroversi bagi banyak pihak sejak periode Perang Dingin . Para kritikus menganggap bahwa para pembuat kebijakan di IMF secara sengaja mendukung diktator militer kapitalis yang bersikap bersahabat dengan perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa. Mereka juga menganggap IMF tidak perduli terhadap demokrasi , hak asasi manusia dan hak-hak buruh. Kritik-kritik ini juga secara tidak langsung mendorong timbulnya gerakan anti- globalisasi. Sebagian yang lain beranggapan IMF tidak mempunyai power yang cukup untuk mendemokratisasikan negara yang berdaulat, dan juga tidak mempunyai power untuk mendukung stabilitas finansial. Mereka yang mendukung IMF berpendapat bahwa kestabilan ekonomi diperlukan sebelum adanya demokrasi. Para pakar ekonomi mengkritik pola pemberian bantuan finansial yang selalu disertai "syarat- syarat", termasuk juga Structural Adjustment Programmes . Syarat-syarat ini menurunkan kestabilan sosial, yang juga berarti menghambat tujuan-tujuan IMF. IMF membatasi perekonomian negara dunia berkembang dengan cara menentang pengembangan infrastruktur dan meminta negara yang bersangkutan untuk hidup dengan standar yang rendah.
7) Organisasi Maritim Internasional (Bahasa Inggris :International Maritime Organization atau IMO
Dulunya dikenal sebagai Inter-Governmental Maritime Consultative Organization atau IMCO, didirikan pada tahun 1948 melalui PBB untuk mengkoordinasikan keselamatan maritim internasional dan pelaksanaannya. Walaupun telah didirikan sepuluh tahun sebelumnya, IMO baru bisa berfungsi secara penuh pada tahun 1958. Dengan berpusat di London, Inggris, IMO mempromosikan kerja-sama antar-pemerintah dan antar-industri pelayaran untuk meningkatkan keselamatan maritim dan untuk mencegah polusi air laut. IMO dijalankan oleh sebuah majelis dan dibiayai oleh sebuah dewan yang beranggotakan badan-badan yang tergabung di dalam majelis tadi. Dalam melaksanakan tugasnya, IMO memiliki lima komite. Kelima komite ini dibantu oleh beberapa sub-komite teknis. Organisasi-organisasi anggota PBB boleh meninjau cara kerja IMO. Status peninjau (observer ) bisa diberikan juga kepada LSM yang memenuhi syarat tertentu. IMO didukung oleh sebuah kantor sekretariat yang para pegawainya adalah wakil-wakil dari para anggota IMO sendiri. Sekretariat terdiri atas seorang Sekretaris Jendral yang secara berkala dipilih oleh Majelis, dan berbagai divisi termasuk Inter-Alia, Keselamatan Laut (Marine Safety ), Perlindungan Lingkungan dan sebuah seksi Konferensi.

16
Sejarah
Konsep IMO muncul setelah bencana kapal Titanic. Berdasarkan standar modern, rancangan Titanic membuatnya sangat rapuh. Sekat-sekat kedap airnya tidak dipasang hingga atas lambung kapal karena para insinyur perancangnya menghitung bahwa air laut tidak akan mampu masuk ke atas kapal apabila kapal bermuatan wajar. Ketika Titanic menabrak gunung es, perhitungan ini terbukti sangat salah. Dan ketika para penumpang mulai meninggalkan kapal, terlihat jelas bahwa sekoci- sekoci penyelamat tidak cukup tersedia. Alhasil, banyak nyawa dan materi hilang dalam tragedi ini. Pada saat itu, setiap negara memiliki peratuuran sendiri mengenai standar rancangan kapal, konstruksi dan peralatan keselamatannya. Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) dibentuk sebagai jawaban atas tragedi Titanic, tapi tertunda perwujudannya ketika Perang Dunia I meletus. Ketika perang berakhir, IMCO dihidupkan kembali dan menghasilkan sekumpulan peraturan mengenai pembangunan kapal dan keselamatannya yang disebut Safety Of Life At Sea (SOLAS) atau Keselamatan Jiwa di Laut. Setiap tahun, SOLAS terus dimodifikasi dan dimodernisasi untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan peristiwa-peristiwa baru di laut. IMCO pada akhirnya berubah menjadi IMO. IMO secara berkala membuat peraturan (seperti International Regulations for Preventing Collisions at Sea atau Peraturan Internasional untuk Menghindari Tabrakan di Laut) yang didukung oleh badan-badan klasifikasi dan surveyor maritim untuk memastikan ketaatan setiap kapal terhadap peraturan yang berlaku. Port State Control authority (atau Otorita Pengawas Pelabuhan Negara) didirikan untuk memberikan kekuasaan kepada penjaga pantai (Amerika Serikat: US Coast Guard, Indonesia: KPLP [Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai]) untuk menginspeksi kapal-kapal berbendera asing yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan negara tersebut. Sebuah Memorandum of Understanding (Protokol) telah ditanda-tangani oleh beberapa negara untuk menyatukan prosedur Port State Control di antara negara-negara tersebut.
8) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC ) atau "Panel Antarpemerintah Tentang Perubahan Iklim"
Adalah suatu panel ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia. IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh dua organisasi PBB , World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environment Programme (UNEP) untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia, dengan meneliti semua aspek berdasarkan pada literatur teknis/ilmiah yang telah dikaji dan dipublikasikan. Panel ini terbuka untuk semua anggota WMO dan UNEP. Laporan-laporan dari IPCC sering dikutip dalam setiap perdebatan yang berhubungan dengan perubahan iklim. Badan-badan nasional dan internasional yang terkait dengan perubahan iklim menganggap panel iklim PBB ini sebagai layak dipercaya. Pada 12 Oktober 2007, IPCC diumumkan sebagai pemenang anugerah Penghargaan Perdamaian Nobel bersama dengan Al Gore "untuk usaha mereka dalam membangun dan menyebar luaskan pengetahuan mengenai perubahan iklim yang disebabkan manusia serta dalam merintis langkah- langkah yang diperlukan untuk melawan perubahan tersebut."

17
9) International Telecommunication Union (ITU; dalam bahasa Perancis : Union internationale des télécommunications , dalam bahasa Spanyol : Unión Internacional de Telecomunicaciones )
Adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi . ITU didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865 . Tujuan utamanya meliputi standardisasi, pengalokasian spektrum radio, dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Fungsinya bagi telekomunikasi hampir sama dengan fungsi UPU bagi layanan pos. ITU merupakan salah satu agensi khusus PBB , yang bermarkas di Jenewa, Switzerland, di samping gedung utama kampus PBB. ITU terdiri dari tiga biro:
a) Biro Telekomunikasi (ITU-T)
b) Biro Radiokomunikasi (ITU-R)
c) Biro Pengembangan (ITU-D)
Kepemimpinan
ITU diketuai oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dipilih setiap 4 tahun oleh negara anggota pada konferensi pleno. Pada konferensi pleno ke-17 (2006) di Antalya, Turki , anggota ITU memilih Dr Hamadoun I. Toure dari Mali sebagai Sekretaris Jenderal. Beliau kemudian dipilih kembali sebagai Sekretaris Jenderal untuk masa jabatan 4 tahun yang kedua pada Konferensi Pleno ke-18 (2010) di Guadalajara, Mexico.
10) Komisi Hak Asasi Manusia PBB atau United Nations Commission on Human Rights (UNCHR )
Adalah komisi fungsional dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa . UNCHR adalah lembaga di bawah UN Economic and Social Council (ECOSOC), dan juga dibantu oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR). Komisi ini adalah mekanisme utama PBB dan forum internasional yang menangani perlindungan hak asasi manusia . Pada 15 Maret 2006 Sidang Umum PBB memilih untuk menggantikan UNCHR dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
11) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1969 . UNCTAD adalah organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan , investasi dan pembangunan. UNCTAD beranggotakan 191 negara dan bermarkas di Jenewa, Swiss . UNCTAD mempunyai 400 petugas dan anggaran sebesar $500 juta setahun. Petemuan UNCTAD diadakan setiap empat tahun:
a) UNCTAD 8 diadakan di Kolombia pada 1992 UNCTAD IX diadakan di Midrand, Afrika Selatan pada 1996
b) UNCTAD X diadakan di Bangkok , Thailand pada 2000
c) UNCTAD XI diadakan di Sao Paulo , Brazil pada 2004
d) UNCTAD XII akan diadakan di Ghana pada 2008.

18
12) United Nations International Drug Control Program (UNDCP) dan United Nations Centre for International Crime Prevention (CICP)
Adalah bagian dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), yang sebelumnya disebut United Nations Office for Drug Control & Crime Prevention (ODCCP). Organisasi ini bertugas untuk program pengendalian narkoba.

13) United Nations Development Programme (UNDP ) atau Badan Program Pembangunan PBB (Bahasa Arab : ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﻩ ﺍﻻﻧﻤﺎﺀﻱ , Bahasa Prancis : Programme des Nations Unies pour le développement, Bahasa Spanyol : Programa de desarrollo de Naciones Unidas )
Adalah organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia. Berpusat di New York City dan juga sebagai organisasi terbesar dalam Perserikatan Bangsa- Bangsa. Organisasi ini yang dibiayai oleh donor. Donor-donor ini biasanya membantu menyediakan ahli dan penasehat , pelatihan, dan perlengkapan pembangunan untuk negara berkembang, dengan menambah pemberian bantuan untuk negara berkembang.
Sejarah
UNDIP dibentuk pada tahun 1965 sebagai penggabungan dua organisasi sebelumnya (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB). Organisasi ini dilihat sebagai organisasi yang melakukan tugas pokok PBB selain perwujudan perdamaian dunia dan keamanan dunia.
Keuangan
Total dana Operasional PBB hingga tahun 2004 ialah sekitar $ 4 milliar (setara dengan sekitar Rp. 36.900.000.000.000 'Tiga puluh enam triliun sembilan ratus miliar rupiah', jika 1$ = Rp. 9.225)
Donor (Bantuan)
Negara donor terbesar ialah Amerika Serikat , menyumbang $ 243 juta, diikuti oleh Britania Raya, yang menyumbang $ 233 juta kepada UNDIP. Jepang, Belanda , Norwegia dan Swedia menyumbang lebih dari $ 100 juta. Sementara, Uni Eropa menyumbang lebih dari $921 juta ($ 226 juta berasal dari Komisi Eropa dan sisanya berasal dari negara- negara anggota Uni Eropa.
Keanggotaan
UNDP mempunyai anggota lebih kurang 166 negara dari seluruh dunia, bekerja dengan bantuan pemerintah dan LSM lokal.
Fungsi umum dari UNDP, antara lain:
a) Mewujudkan demokrasi dalam suatu negara
b) Penanggulangan kemiskinan
c) Membantu suatu negara untuk bangkit dari keterpurukan
d) Perluasan Energi dan Keseimbangan Lingkungan
e) Penanggulangan HIV / AIDS.
20
14) United Nations Environment Programme (UNEP)
Berperan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas alam sekitar Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan membantu negara-negara berkembang melaksanakan kebijakan mengenai alam dan menggalakkan sustainable development di dunia. Organisasi ini didirikan setelah United Nations Conference on the Human Environment pada Juni 1972 dan bermarkas di Nairobi, Kenya . UNEP juga memiliki enam kantor regional.

15) Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu, dan Budaya (bahasa Inggris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization , disingkat UNESCO) 
Merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945 . Tujuan organisasi adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan , peraturan hukum , HAM , dan kebebasan hakiki. (Artikel 1 dari konstitusi UNESCO). UNESCO memiliki anggota 191 negara. Organisasi ini bermarkas di Paris , Perancis , dengan 50 kantor wilayah serta beberapa institut dan pusat di seluruh dunia. UNESCO memiliki lima program utama yang disebarluaskan melalui: pendidikan, ilmu alam, ilmu sosial & manusia, budaya, serta komunikasi & informasi. Proyek yang disponsori oleh UNESCO termasuk program baca-tulis, teknis, dan pelatihan- guru; program ilmu internasional; proyek sejarah regional dan budaya, promosi keragaman budaya ; kerja sama persetujuan internasional untuk mengamankan warisan budaya dan alam serta memelihara HAM ; dan mencoba untuk memperbaiki perbedaan digital dunia.
Direktur Jendral UNESCO:
1. Julian Huxley , Britania Raya (1946 –1948 )
2. Jaime Torres Bodet, Meksiko (1948 –1952 )
3. John Wilkinson Taylor, Amerika Serikat (sementara 1952 –1953 )
4. Luther Evans , Amerika Serikat 1953 –1958
5. Vittotino Veronese , Italia (1958 –1961 )
6. René Maheu, Perancis (1961 –1974 ; sementara 1962 )
7. Amadou-Mahtar M'Bow , Senegal (1974 –1987 )
8. Federico Mayor , Spanyol (1987 –1999 )
9. Koïchiro Matsuura, Jepang (1999 –2009)
10. Irina Bokova, Bulgaria (2009–kini ).

21
16) United Nations Fund for International Partnerships (UNFIP)
Didirikan bulan Maret 1998 oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan . UNFIP bertanggungjawab atas pengaturan dan pengembangan kerjasama di antara badan , departemen, dan program dan sektor pribadi PBB. UNFIP bekerja dengan yayasan dan perusahaan yang mendukung PBB untuk mencari kesempatan untuk kerjasama dan kolaborasi . Contohnya, UNFIP membantu kerja PBB dengan UN Foundation , dimana Ted Turner menyumbang US$ 1 miliar ke PBB selama 15 tahun, meskipun UNFIP juga bekerja dengan Bill & Melinda Gates Foundation , Ford Foundation , Rockefeller Foundation , Synergos Institute , dan LTB Foundation, di antara lainnya. Sejumlah perusahaan yang menjalani kerjasama dengan UNFIP meliputi Google , Microsoft, dan Ericsson . Daftar lebih lengkap dapat dilihat di situs UNFIP: [1] . Kerjasama yang dikembangkan dan dikelola oleh UNFIP semuanya bekerja untuk mencapai delapan Millennium Development Goals . Cakupan prioritas UNFIP di dalam MDG, sebagaimana dicantumkan di situsnya, adalah kesehatan anak; penduduk dan wanita; lingkungan , termasuk keanekaragaman hayati , energi , dan perubahan iklim ; dan perdamaian , keamanan, dan hak asasi manusia . UNFIP dipimpin oleh Direktur Eksekutif Amir A. Dossal dan dipantau oleh sebuah Dewan Penasehat yang dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal Asha- Rose Migiro. Kantor pusatnya terletak di United Nations Headquarters di New York City . UNFIP adalah komponen dari United Nations Office for Partnerships, yang juga membawahi UN Democracy Fund .
17) United Nations Population Fund (UNFPA)
Memulai operasinya tahun 1969 sebagai United Nations Fund for Population Activities (namanya berubah tahun 1987 ) dibawah administrasi United Nations Development Fund .Tahun 1971 badan ini ditempatkan dibawah otoritas Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . UNFPA mendukung program di empat wilayah, negara Arab dan Eropa, Asia dan Pasifik, AmerikaLatin dan Karibia, dan Afrika sub-Sahara. Mereka bekerja di lebih dari 140 negara, teritori dan wilayah. Sekitar tiga perempat staf bekerja di lapangan. Beberapa tugas UNFPA melibatkan penyediaan suplai dan layanan untuk merawat kesehatan. Mereka juga mendorong partisipasi pemuda dan wanita untuk membantu mengembangkan masyarakat mereka yang terkena dampak dari kesehatan yang buruk yang meluas ke berbagai sektor seperti pencegahan penyakit kelamin termasuk HIV/AIDS. UNFPA bekerja atas kerjasama dengan badan PBB, pemerintah dan komunitas lainnya. Bekerjasama, badan ini meningkatkan kewaspadaan dan mengelola dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai Millennium Development Goals .

22
18) Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (bahasa Inggris : United Nations High Commissioner for Refugees ; UNHCR )
Bermarkas di Jenewa, Swis, badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 , bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Badan ini menggantikan Organisasi Pengungsi Internasional dan Badan PBB untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi. UNHCR dianugerahi penghargaan Nobel untuk perdamaian tahun 1954 dan 1981 . Badan itu diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak- hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan Per 1 Januari 2003, dilaporkan bahwa sebanyak 20.556.781 pengungsi berada di bawah mandatnya, termasuk sekitar 5,5 juta di Eropa dan Amerika Utara. Per 31 Desember 2004, badan itu melaporkan total sebanyak 9.236.500 pengungsi secara resminya (tidak termasuk tambahan 4 juta pengungsi Palestina). [1] . Per 2004, badan itu telah membantu sedikitnya 50 juta orang untuk memulai kembali hidup mereka berdasarkan informasi dari situs resminya. Badan tersebut terdiri dari sekitar 5.000 staf yang berasal dari sekitar 120 negara.
Ketua UNHCR:

No.
Nama
Masa Jabatan
Asal Negara
1
Gerrit Jan van Heuven Goedhart
1951-1956
Belanda
2
Auguste Lindt
1956-1960
Swiss
3
Pangeran Felix Schnyder
1960-1965
Swiss
4
Sadruddin Aga Khan
1965-1977
Iran
5
Poul Harting
1978-1985
Denmark
6
Jean Pierre Hocke
1986-1989
Swiss
7
Thorvald Stoltenberg
1990-1990
Norwegia
8
Sadako Ogata
1990-2000
Jepang
9
Ruud Lubbers
2001-2005
Belanda
10
Antonio Guterres
2005- sekarang
Portugal

23
19) Dewan HAM PBB (UNHRC)
Merupakan organisasi penerus dari komisi HAM PBB.Pada 15 Maret 2006 Majelis Umum PBB memvoting untuk menciptakan sebuah organisasi hak manusia baru, meskipun ada penentangan dari Amerika Serikat . Dewan Hak Manusia beranggotakan 47 negara ini akan menggantikan Komisi Hak Manusia yang beranggotakan 53 negara yang sekarang. Badan hak manusia yang baru ini disetujui oleh 170 anggota dari dari 190 anggota. Empat negara menentang pembentukan Dewan, yaitu Amerika Serikat , Kepulauan Marshall, Palau , dan Israel ) dan tiga negara abstain , yaitu Belarus , Iran , dan Venezuela. Keempat negara yang menentang menyatakan bahwa Dewan baru ini sedikit lebih banyak memliki kekuasaan dan tidak memiliki penjagaan yang cukup untuk mencegah negara yang melecehkan HAM mengambil kontrol dari Dewan.
Pemilihan Anggota
Pemilihan untuk menentukan anggota Dewan HAM PBB dilakukan Selasa, 9 Mei 2006, waktu Amerika Serikat di Gedung Markas Besar PBB , New York. Ada 63 negara yang mencalonkan diri untuk bisa duduk di Dewan HAM yang beranggotakan 47 negara. Selain Indonesia, untuk kawasan Asia yang mendapatkan jatah 13 kursi, anggota terpilih lainnya adalah Banglades , Jepang, Malaysia, Pakistan , Korea Selatan , Cina , Jordania, Arab Saudi , dan Sri Lanka . Sementara negara-negara Asia yang gagal terpilih adalah Iran , Irak, Kirgistan, Lebanon , Thailand . Terpilihnya Indonesia sebagai anggota badan HAM baru PBB mendapatkan dukungan 165 negara dari 191 negara anggota PBB. Dalam pengundian, Indonesia dan India hanya mendapat masa jabatan satu tahun. Sementara Malaysia, Jordania, dan Arab Saudi mendapat masa jabatan tiga tahun.
20) United Nations Human Settlements Programme (UN–HABITAT )
Adalah badan Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk tempat tinggal manusia. Didirikan tahun 1978 dan berkantor pusat di markas PBB di Nairobi, Kenya . Diberi tugas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempromosikan secara sosial dan lingkungan kota yang stabil dengan tujuan memberikan perlindungan sama bagi semua orang. Pusat regionalnya disebut 'United Nations Centre for Human Settlements' (Habitat)/(UNCHS), dan berkantor di Nairobi, Rio de Janeiro, dan Fukuoka.
21) UNICEF (United Nations Children's Fund) atau Badan PBB untuk anak-anak
Didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946 . Bermarkas besar di Kota New York, UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara- negara berkembang. UNICEF merupakan agensi yang didanai secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. UNICEF mendapatkan Penghargaan Perdamaian Nobel pada 1965 .Klub Spanyol FC Barcelona mendukung UNICEF dengan memasang logo badan PBB itu pada seragam para pemainnya tanpa imbalan finansial.

24

22) PBB Pembangunan Industri/United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), ONUDI akronim dalam bahasa Perancis / Spanyol,
Adalah badan khusus dalam sistem PBB, berkantor pusat di Wina, Austria. Tujuan utama Organisasi adalah promosi dan percepatan pembangunan industri di negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam transisi dan promosi kerja sama industri internasional. Ini juga merupakan anggota dari Grup United Nations Development.
Ikhtisar
UNIDO percaya bahwa industri kompetitif dan ramah lingkungan memiliki peran penting untuk bermain dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Organisasi Oleh karena itu bekerja ke arah peningkatan kualitas hidup kaum miskin di dunia dengan menggunakan sumber daya yang dikombinasikan global dan keahlian dalam tiga bidang berikut tematik saling terkait: Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan produktif;     Perdagangan pembangunan kapasitas, dan Energi dan lingkungan.
Kegiatan di bidang ini secara ketat sejalan dengan prioritas Nations Development Dekade saat ini Amerika dan deklarasi multilateral terkait, dan tercermin dalam pernyataan visi jangka panjang, rencana bisnis dan kerangka Program jangka menengah dari UNIDO. Dalam rangka memenuhi tujuan ini, UNIDO membantu negara-negara berkembang dalam perumusan pembangunan, kelembagaan, kebijakan ilmiah dan teknologi dan program di bidang pembangunan industri; menganalisis tren, menyebarkan informasi dan koordinat kegiatan dalam pembangunan industri mereka;     bertindak sebagai forum untuk konsultasi dan negosiasi diarahkan industrialisasi negara-negara berkembang; dan menyediakan kerja sama teknis untuk negara- negara berkembang untuk menerapkan rencana pengembangan mereka untuk industrialisasi yang berkelanjutan di sektor mereka publik, koperasi dan swasta. UNIDO sehingga bekerja sebagian besar di negara- negara berkembang, dengan pemerintah, asosiasi bisnis dan perusahaan-perusahaan individu.
Organisasi ini "modul layanan" adalah Pemerintahan Industri dan Statistik, Investasi dan Promosi Teknologi, Daya Saing Industri dan Perdagangan, Pengembangan Sektor Swasta, Agro-Industri, Energi Berkelanjutan dan Perubahan Iklim, Protokol Montreal, dan Pengelolaan Lingkungan. UNIDO didirikan sebagai program PBB pada tahun 1966 dengan kantor pusat di Wina, Austria, dan menjadi sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tahun 1985. Pada tahun 2004, UNIDO didirikan UNIDO Duta programme.In 2010, UNIDO menciptakan dua publikasi utama baru, Membuat Ini:
Industri untuk Pengembangan dan Times UNIDO.
Eksekutif kepala UNIDO
UNIDO Direktur Eksekutif
Helmi Ibrahim 1967-1974
Abdel-Rahman (Mesir Mesir)1975-1985
Abd El-Rahman Khane (Aljazair Aljazair)

25

Direktur Jenderal UNIDO

Domingo L. 1985-1992
Siazon Jr (Filipina Filipina)1993-1997
Mauricio de Maria y Campos (Meksiko Meksiko)1998-2005
Carlos Alfredo Magariños (Argentina Argentina)Desember 2005 
Kandeh Yumkella (Sierra Leone Sierra Leone)

Fakta dan Angka
Saat ini, 173 negara adalah anggota dari UNIDO. Organisasi ini mempekerjakan beberapa staf 650 di Lb Markas dan di lapangan di sekitar representasi 80 negara, dan menarik pada layanan dari beberapa pakar internasional dan nasional 2.800 (sekitar 50% dari negara-negara berkembang) setiap tahun, yang bekerja dalam tugas-tugas proyek di seluruh dunia. Pada tahun 2007, UNIDO memiliki sekitar 850 proyek-proyek kerjasama teknis di sekitar 120 negara.
Markas UNIDO adalah terletak di Vienna International Centre, kampus PBB yang juga menjadi tuan rumah Badan Energi Atom Internasional,
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kantor Obat dan Kejahatan dan Komisi Persiapan untuk Organisasi Perjanjian Larangan Uji Komprehensif.
Tematik fokus UNIDO
UNIDO menjelaskan area tematis fokus sebagai berikut: Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan produktif Sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sektor swasta memiliki peran sentral dalam pengurangan kemiskinan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Sektor swasta yang dipimpin pengembangan industri membuat kontribusi yang signifikan untuk membawa tentang perubahan struktural yang sangat dibutuhkan yang dapat mengatur perekonomian negara-negara miskin pada jalur pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, layanan UNIDO fokus pada mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak dan pendapatan untuk mengatasi kemiskinan. Layanan ini disesuaikan untuk negara berkembang dan berkisar dari saran kebijakan industri untuk kewirausahaan dan pengembangan UKM, dan dari promosi investasi dan teknologi untuk penyediaan energi pedesaan untuk penggunaan produktif.
kapasitas Perdagangan 
Kemampuan teknis negara-negara berkembang untuk menghasilkan produk ekspor yang kompetitif yang sesuai dengan standar internasional adalah kunci sukses untuk partisipasi mereka dalam perdagangan internasional. UNIDO merupakan salah satu penyedia terbesar yang terkait dengan perdagangan jasa pengembangan, menawarkan nasihat terfokus dan netral dan kerjasama teknis di bidang daya saing, modernisasi industri dan upgrade, sesuai dengan standar perdagangan internasional, metode pengujian dan metrologi.
Energi dan lingkungan
Perubahan mendasar dalam cara masyarakat memproduksi dan mengkonsumsi sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan global dan memerangi perubahan iklim. Oleh karena itu UNIDO mempromosikan pola konsumsi berkelanjutan industri dan produksi untuk de-link proses pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan. UNIDO adalah penyedia terkemuka jasa untuk meningkatkan efisiensi energi industri dan promosi sumber energi terbarukan. Hal ini juga membantu negara-negara berkembang dalam melaksanakan kesepakatan lingkungan multilateral dan secara bersamaan mencapai tujuan ekonomi dan lingkungan. UNIDO menyelenggarakan Forum Energi Terbarukan global pada Oktober 2009.
26
Sejarah latar belakang Asal-usul UNIDO
ONUDI dalam bahasa Prancis dan Spanyol Asal-usul PBB Industrial Development Organization (UNIDO) dapat ditelusuri ke serangkaian studi pada program industrialisasi yang pesat dari negara- negara berkembang bahwa Sekretariat PBB dilakukan selama awal 1950-an atas permintaan PBB Ekonomi dan Sosial Council (ECOSOC). Studi ini memuncak dalam program kerja pada industrialisasi dan produktivitas disiapkan oleh PBB Sekretaris Jenderal pada tahun 1956 dan disahkan pada tahun berikutnya oleh ECOSOC dan Majelis Umum. Pada saat itu, pertama kali menyarankan bahwa sebuah badan khusus untuk menangani masalah industrialisasi akan didirikan, yang bisa meringankan organ politik ECOSOC dan Majelis Umum pertimbangan rinci pertanyaan- pertanyaan dan yang bisa sekretariat melaksanakan pekerjaan yang lebih substantif daripada Industri yang ada Bagian dari Biro Urusan Ekonomi dalam Sekretariat.
Bagian Industri Sekretariat menjadi cabang pada tahun 1959, dan pada tahun 1962 menjadi Pusat Pengembangan Industri, dipimpin oleh seorang Komisaris untuk Pengembangan Industri. UNIDO sebagai organ khusus Perserikatan Bangsa- Bangsa Setelah kejadian itu, proposal untuk lebih lanjut melembagakan pembangunan industri-isu terkait dalam PBB dianggap oleh berbagai kelompok penasihat dan antar-organisasi organ. Selanjutnya, Majelis Umum PBB menciptakan UNIDO pada bulan November 1966 sebagai organ khusus Perserikatan Nations.In Januari 1967, Organisasi ini resmi didirikan dengan Markas Besar di Wina, Austria. Dibandingkan dengan Pusat Pengembangan Industri, penciptaan UNIDO ini dimaksudkan untuk memperluas karya pendahulunya. Selain kegiatan normatif, seperti bertindak sebagai forum untuk diskusi, fungsi analitis dan penyebaran informasi, UNIDO terlibat dalam kegiatan operasional, yaitu dalam kerjasama teknis kegiatan. Konversi ke badan khusus Mendirikan UNIDO sebagai organ khusus yang tetap menjadi solusi kompromi.
Negara-negara berkembang (Kelompok 77) telah di contoh pertama mempromosikan ide sebuah badan khusus dengan politiknya sendiri pengambilan keputusan badan- badan pemerintahan dan otonomi dalam hal anggaran. Posisi yang sama juga dianjurkan oleh beberapa tingkat tinggi kelompok ahli dan komite antar pemerintah selama tahun-tahun berikutnya. Dalam konteks adopsi Majelis Umum dari Deklarasi dan Program Aksi tentang Pembentukan Tatanan Ekonomi Internasional Baru dan Piagam Hak-hak Ekonomi dan Tugas Negara, Konferensi kedua Jenderal UNIDO, yang diadakan pada tahun 1975 di Lima, Peru, diadopsi Lima Deklarasi tentang Pengembangan Industri dan Kerjasama. Untuk pertama kalinya, tujuan pembangunan industri yang dihitung internasional - Target Lima diantisipasi negara-negara berkembang untuk mencapai dua puluh lima per saham persen dari produksi dunia industri dengan tahun 2000. Sebagai bagian dari pengaturan kelembagaan Rencana Lima Aksi, dan dengan tujuan untuk membantu dalam pembentukan Orde Ekonomi Internasional Baru, direkomendasikan kepada Majelis Umum yang UNIDO diubah menjadi badan khusus. Sebuah komite antar pemerintah menyiapkan rancangan konstitusi, yang diadopsi di Wina pada tahun 1979. Namun, keberatan dan keraguan dari negara-negara industri untuk perlunya badan khusus memberikan kontribusi untuk menunda proses ratifikasi. Dalam rangka untuk memastikan bahwa organisasi baru akan mulai dengan keanggotaan termasuk substansial semua Negara yang signifikan,
Majelis Umum, dengan resolusi yang diadopsi pada tahun 1982 dan 1984, menyerukan serangkaian konsultasi formal antara Negara Anggota calon, yang akhirnya menyebabkan seorang jenderal perjanjian yang baru UNIDO Konstitusi harus berlaku. Semua persyaratan formal yang diperlukan terpenuhi pada tahun 1985, dan pada bulan Desember tahun yang sama, UNIDO akhirnya menjadi Badan khusus keenam belas dengan Markas Besar PBB di Wina.[Sunting] Krisis dan reformasi selama tahun 1990-an Selama tahun-tahun berikutnya, UNIDO terus diperluas terutama kegiatan operasional. Namun, beberapa perkembangan luar dan di dalam Organisasi menyebabkan krisis, yang mencapai titik puncaknya pada tahun 1997 ketika UNIDO menghadapi risiko penutupan: Setelah berakhirnya Perang Dingin dan kemenangan sistem ekonomi pasar atas sistem ekonomi komando, dan dalam pandangan dari Konsensus Washington yang membatasi peran kebijakan industri dalam proses pembangunan ekonomi, beberapa Negara Anggota merasa bahwa pembangunan industri dapat didukung lebih efektif dan efisien oleh sektor swasta. Akibatnya, Kanada, Amerika Serikat (UNIDO itu kemudian donor terbesar), dan Australia kemudian menarik diri dari Organisasi antara tahun 1993 dan 1997.

27

Bersamaan, perlambatan terus dalam ekonomi beberapa negara industri besar serta gejolak keuangan dari krisis keuangan Asia tahun 1997 menyebabkan bantuan pembangunan multilateral untuk menurun. Selain itu, struktur manajemen yang lemah dan kurangnya fokus dan integrasi kegiatan UNIDO memberikan andil memperburuk krisis. Negara-negara Anggota UNIDO merespons dengan mengadopsi Rencana Bisnis ketat pada Masa Depan Peran dan Fungsi Organisasi pada bulan Juni 1997.
Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Bisnis didasarkan pada keunggulan komparatif yang jelas dari UNIDO, sambil menghindari tumpang tindih dan duplikasi dengan lembaga-lembaga multilateral lainnya. Titik kunci adalah bahwa kegiatan harus diintegrasikan ke dalam paket layanan, bukannya disediakan secara berdiri sendiri. Organisasi radikal mereformasi dirinya sendiri berdasarkan rencana bisnis dan efisien jasa, sumber daya manusia dan keuangan serta proses internal selama tahun-tahun berikutnya.
Pasca-reformasi Peran UNIDO
Atas dasar keuangan suara dan dalam gelombang kedua dari program reformasi pada tahun 2004, UNIDO lebih fokus kegiatan dan jasa teknis secara langsung menanggapi prioritas pembangunan internasional. Dalam sebuah penilaian independen dari 23 organisasi internasional terhadap sejumlah besar kriteria, UNIDO 6 dinilai terbaik secara keseluruhan dan sebagai terbaik dalam kelompok menganggap agencies.In khusus dari perdebatan Reformasi PBB saat ini, dapat diamati bahwa UNIDO secara aktif memberikan kontribusi untuk seluruh sistem PBB koherensi dan efisiensi biaya. Pemerintahan
Keanggotaan
Anggota, Daftar A
Anggota, Daftar B
Anggota, Daftar C
Anggota, Daftar D
Anggota, yang akan ditugaskan Penandatangan Amerika, belum diratifikasi
Mantan anggota
Anggota PBB, atau badan-badan khusus PBB, atau IAEA, yang memenuhi syarat untuk keanggotaan dengan proses UNIDO.The menjadi Anggota Organisasi dicapai dengan menjadi pesta untuk Konstitusi. Status pengamat terbuka, atas permintaan, kepada mereka yang menikmati status tersebut dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa, kecuali Konferensi UNIDO Umum memutuskan sebaliknya. Konferensi ini memiliki wewenang untuk mengundang pengamat lain untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi sesuai dengan peraturan terkait dari prosedur dan ketentuan Konstitusi. Pada Oktober 2010, 173 Negara Anggota UNIDO, semua dari mereka menjadi anggota PBB. Anggota UNIDO dibagi menjadi empat daftar, dengan tiga anggota masih unassigned: Samoa, Tajikistan, dan Turkmenistan. Daftar A terdiri dari semua negara di Afrika UNIDO + Grup Asia PBB (bersama dengan Israel, sementara tidak termasuk Siprus, Jepang, dan tiga anggota ditugaskan). Daftar B terdiri dari semua negara UNIDO dalam kelompok WEOG PBB (bersama dengan Siprus dan Jepang, dan tidak termasuk Israel). Daftar C terdiri dari semua negara UNIDO dalam kelompok GRULAC PBB. Daftar D terdiri dari semua negara UNIDO dalam kelompok Eropa Timur PBB. Daftar, awalnya didefinisikan dalam Resolusi Majelis Umum 2152 dan UUD UNIDO berfungsi untuk menyeimbangkan distribusi geografis reprensentation negara anggota 'pada Badan Pengembangan Industri [9] dan
28
Program dan Komite  Anggaran UNIDO
Adalah salah satu dari dua badan-badan khusus PBB di mana anggota dipisahkan menjadi kelompok-kelompok sementara yang lain adalah IFAD. UNIDO Daftar B, adalah mirip dengan IFAD Daftar A - yang terdiri dari negara-negara terutama dikembangkan, [11] sedangkan set dari sisa anggota UNIDO mirip dengan set sisa anggota IFAD - yang terdiri dari terutama negara-negara berkembang. Daftar lengkap adalah sebagai berikut: Daftar A (94 anggota): Afghanistan, Aljazair, Angola, Bahrain, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamboja, Kamerun, Cape Verde, Republik Afrika Tengah, Chad, Cina, Comoros, Kongo, Pantai d ' Gading, DR Kongo, Djibouti, Mesir, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, India, Indonesia, Iran, Irak, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kenya, Korea Utara, Selatan korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maladewa, Mali, Mauritania, Mauritius, Mongolia, Maroko, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Qatar, Rwanda, Sao Tome dan Principe, Arab Saudi, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Suriah, Thailand, Timor Leste, Togo, Tonga, Tunisia , Uganda, Uni Emirat Arab, Tanzania, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yaman, Zambia, Zimbabwe. Daftar B (23 anggota): Austria, Belgia, Siprus, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Jepang, Luksemburg, Malta, Monako, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Britania Raya. Daftar C (32 anggota): Argentina, Bahama, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Kuba, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika,  Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia,Saint Vincent dan Grenadines, Suriname, Trinidad dan Tobago, Uruguay, Venezuela. Daftar D (21 anggota): Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Georgia, Hungaria, Lituania, Montenegro, Polandia, Republik Moldova, Rumania, Federasi Rusia, Serbia, Slovakia, Slovenia , Makedonia, Ukraina. Tidak ditugaskan negara (3 anggota): Samoa, Tajikistan dan Turkmenistan. Negara penandatangan yang belum selesai prosedur ratifikasi mereka adalah: Antigua dan Barbuda (1982). Tahta Suci dan Penguasa Militer Orde Malta memiliki status pengamat dengan UNIDO. Mantan anggota UNIDO [14] Australia (1985-1997),Kanada (1985-1993), Amerika Serikat (1985-1996). Semua dari mereka adalah anggota dari B. Daftar Negara-negara lain yang telah menandatangani maupun meratifikasi baik konstitusi adalah Andorra, Brunei, Kepulauan Cook, Estonia, Islandia, Kiribati, Latvia, Liechtenstein, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Niue, Palau, San Marino, Singapura, Kepulauan Solomon, Tuvalu dan negara dengan pengakuan terbatas. Pembuatan Kebijakan organ  Kebijakan pembuatan organ (atau mengatur badan) dari UNIDO didasarkan pada pendahulu mereka yang efektif sebelum UNIDO menjadi badan khusus. Dengan demikian, Konferensi Umum, Badan
Pengembangan Industri (IDB) dan Program dan Panitia Anggaran (PBC) yang berlabuh dalam Konstitusi.
Keputusan substantif para pembuatan kebijakan organ umumnya diambil berdasarkan konsensus. Sebuah suara terjadi ketika konsensus tidak dapat dicapai atau atas permintaan khusus dari anggota organ pembuatan kebijakan
Konferensi Umum
Konferensi adalah organ tertinggi yang membuat kebijakan Organisasi dan terdiri dari semua Negara Anggota UNIDO. Ini bertemu setiap dua tahun dan menyetujui program dan anggaran, menetapkan skala penilaian untuk pengeluaran anggaran rutin untuk dua tahunan mendatang dan, setiap kali kedua, menunjuk Direktur Jenderal untuk periode empat tahun.
Badan Pengembangan Industri (IDB)
Dewan bertemu sekali dalam beberapa tahun Konferensi dan dua kali di tahun-tahun lainnya, dan terdiri dari 53 Negara Anggota Organisasi yang dipilih untuk jangka empat tahun. Ini bertindak sebagai badan persiapan untuk Konferensi dan ulasan pelaksanaan program kerja yang disetujui dan anggaran rutin dan operasional yang sesuai untuk dua tahunan mendatang. Antara fungsi-fungsi utama lainnya, Dewan merekomendasikan kepada Konferensi skala penilaian, serta sebagai calon untuk jabatan Direktur Jenderal.
29
Program dan Panitia Anggaran (PBC)
Komite ini terdiri dari 27 Negara Anggota Organisasi yang dipilih untuk jangka waktu dua tahun dan memenuhi setidaknya sekali setahun untuk mempertimbangkan, antara lain, usulan dari Direktur Jenderal untuk program kerja dan perkiraan yang sesuai untuk reguler dan anggaran  operasional.
Sekretariat
Sekretariat UNIDO berbasis di Wina (Austria) dan memiliki kantor perwakilan di Brussels (Belgia), Jenewa (Swiss) dan New York (AS). Pada 2010, struktur organisasi UNIDO yang terdiri dari [19] Kantor Direktur Jenderal (ODG), Pengembangan Program dan Divisi Kerja Sama Teknis (PTC), Strategi Daerah dan Lapangan Divisi Operasi (RSF), Support Program dan Manajemen Umum Divisi (PSM) serta kantor Pengawasan Internal dan Jasa Hukum. (2010) saat ini Direktur Jenderal UNIDO, Mr Kandeh K. Yumkella (Sierra Leone), dipilih oleh Negara- negara Anggota pada Desember 2005. Dia terpilih kembali untuk masa jabatan empat tahun kedua pada Desember 2009. Tingkat negara representasi Lapangan representasi UNIDO sistem dari representasi lapangan meliputi empat kategori kantor: Daerah kantor, yang meliputi negara lokasi mereka serta sejumlah negara di wilayah yang sama, di mana Organisasi mengasumsikan status dari lembaga non-residen Negara Kantor, yang meliputi negara tuan rumah mereka     Kantor focal point dipertahankan dalam pemerintah nasional UNIDO Desk di kantor UNDP. Teknis kantor di Tingkat Negara Dalam rangka memberikan dukungan tambahan untuk kegiatan teknis UNIDO itu, berbagai jenis dinas teknis telah dibentuk. Ini termasuk: Investasi dan Promosi Teknologi Kantor (ITPOs), yang mempromosikan aliran investasi dan teknologi kepada negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam transisi, yang dibiayai oleh negara tuan rumah mereka Pusat Teknologi Internasional, yang bertindak sebagai katalis untuk upgrade teknologi dan membantu dalam mengelola perubahan teknologi Bekerja sama dengan United Nations Environment Programme (UNEP), UNIDO mendirikan jaringan global Pusat Produksi Bersih Nasional (NCPCs), bertujuan membangun kapasitas nasional dalam teknologi produksi bersih, mendorong dialog antara industri dan pemerintah dan meningkatkan investasi untuk transfer dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.
    Industri UNIDO yang Subkontrak dan Kemitraan Bursa (SPX) memfasilitasi hubungan produksi antara kecil, perusahaan manufaktur menengah dan besar dan link dengan pasar global dan jaringan rantai pasokan.
    UNIDO Pusat untuk Kerjasama Selatan-Selatan sebagai bagian dari inisiatif kerjasama Selatan- Selatan UNIDO di beberapa besar negara-negara berkembang lebih maju.

30
23) United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA )
Adalah sebuah badan pembangunan bantuan dan manusia, memberikan pendidikan, kesehatan, layanan sosial dan bantuan darurat kepada empat ratus ribu pengungsi Palestina yang tinggal di Yordania, Lebanon dan Syria, juga di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Merupakan satu-satunya badan yang ditujukan untuk membantu pengungsi dari satu daerah atau konflik tertentu. Terpisah dari UNHCR , Badan Pengungsi PBB, yang merupakan satu-satunya badan PBB lain yang membantu pengungsi, ditujukan pada semua pengungsi di seluruh dunia.

24) Organisasi Pariwisata Dunia atau OPD (bahasa Inggris : World Tourism Organization / WTO )
Adalah salah satu badan dari PBB yang menangani masalah pariwisata . Markas besarnya berada di Madrid , Spanyol . Mereka membuat Peringkat Pariwisata Dunia .
Sekretaris Jendral OPD
a) 1975–1985 — Robert Lonati (Perancis)
b) 1986–1989 — Willibald Pahr (Austria)
c) 1990–1996 — Antonio Enriquez Savignac (Meksico)
d) 1998–2009 — Francesco Frangialli (Perancis)
e) 2010– sekarang — Taleb Rifai (Yordania)

25) UPU (merupakan singkatan dari Universal Postal Union )
Merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1874. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pengiriman barang dan perangko . Universal Postal Union bermarkas di Bern , Swiss. UPU memiliki anggota lebih dari 200 negara. Organisasi ini bermarkas di Bern, Swiss, dengan 50kantor wilayah dan beberapa institut dan pusat di seluruh dunia. UPU memiliki dua program utama yang  disebarluaskan melalui: pengiriman barang, perangko.

31
26) WFP (World Food Programme ) atau Program Pangan Dunia
Didirikan oleh FAO pada 1960. Bermarkas besar di Kota New York, WFP memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang untuk program pangan di negara-negara berkembang. WFP merupakan agensi yang didanai secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program- programnya menekanankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan program pangan.

27) Organisasi Kesehatan Dunia (bahasa Inggris : World Health Organization/WHO )
Adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss . WHO didirikan oleh PBB pada 7 April 1948 . Direktur Jendral sekarang adalah Margaret Chan (menjabat mulai 8 November 2006). WHO mewarisi banyak mandat dan persediaan dari organisasi sebelumnya, Organisasi Kesehatan, yang merupakan agensi dari LBB.
Konstitusi dan Sejarah
Konstitusi WHO menyatakan bahwa tujuan didirikannya WHO "adalah agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi yang paling memungkinkan". Tugas utama WHO yaitu membasmi penyakit, khususnya penyakit menular yang sudah menyebar luas. WHO adalah salah satu badan-badan asli milik PBB, konstitusinya pertama kali muncul pada Hari Kesehatan Dunia yang pertama (7 April 1948) ketika diratifikasi ( Ratifikasi ) oleh anggota ke-26 PBB. Jawarharlal Nehru, seorang pejuang kebebasan utama dari India, telah menyuarakan pendapatnya untuk memulai WHO. Aktivitas WHO, juga sisa kegiatan Organisasi Kesehatan LBB (Liga Bangsa-bangsa), diatur oleh sebuah Komisi Interim seperti ditentukan dalam sebuah Konferensi Kesehatan Internasional pada musim panas 1946. Pergantian dilakukan melalui suatu Resolusi Majelis Umum PBB. Pelayanan epidemiologi Office International d'Hygiène Publique Prancis dimasukkan dalam Komisi Interim WHO pada 1 Januari 1947.
Kegiatan dan Aktivitas
Selain mengatur usaha-usaha internasional untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular, seperti SARS , malaria , tuberkulosis , flu babi dan AIDS , WHO juga mensponsori program-program yang bertujuan mencegah dan mengobati penyakit- penyakit seperti contoh-contoh tadi. WHO mendukung perkembangan dan distribusi vaksin yang aman dan efektif, diagnosa penyakit dan kelainan, dan obat- obatan. Setelah sekitar dua dekade (dua puluhan tahun) melawan variola , pada 1980 WHO menyatakan musnahnya penyakit cacar (variola) -- penyakit pertama dalam sejarah yang dimusnahkan dengan usaha manusia. WHO menargetkan untuk memusnahkan polio dalam kurun waktu beberapa tahun lagi. Organisasi ini sudah meluncurkan HIV/AIDS Toolkit untuk Zimbabwe (dari 3 Oktober 2006), dengan standar internasional. Ditambah lagi dalam tugasnya memusnahkan penyakit, WHO juga melaksanakan berbagaikampanye yang berhubungan dengan kesehatan -- contohnya, untuk meningkatkan konsumsi buah- buahan dan sayur-sayuran di seluruh dunia dan berusaha mengurangi penggunaan tembakau . Para ahli bertemu di kantor pusat WHO di Jenewa pada bulan Februari 2007 dan melaporkan bahwa usaha mereka pada perkembangan vaksin influenza yang pandemik telah mencapai kemajuan yang bagus. Lebih dari 40 percobaan klinik (clinical trial) telah selesai atau sedang berlangsung. Kebanyakan difokuskan pada orang dewasa yang sehat. Beberapa perusahaan, setelah menyelesaikan analisa keamanan pada orang dewasa, telah memulai percobaan klinik pada orang lanjut usia dan anak- anak. Sejauh ini semua vaksin aman dan dapat ditoleransi tubuh (diterima tubuh) pada semua tingkat usia.
32
28) Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau disebut juga World Intellectual Property Organization (WIPO) (bahasa Perancis : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle atau OMPI)
Adalah merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa . WIPO dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan "untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia." WIPO saat ini beranggotakan 184 negara, serta menyelenggarakan 23 perjanjian internasional , dengan kantor pusatnya di Jenewa , Swiss . Vatikan dan hampir seluruh negara anggota PBB merupakan anggota WIPO. Negara-negara yang tidak menjadi anggota WIPO ini adalah Kiribati, Kepulauan Marshall,Federasi Mikronesia, Nauru, Palau , Palestina, Republik Demokrasi Arab Sahrawi , Kepulauan Solomon , Taiwan , Timor Leste , Tuvalu, dan Vanuatu.
Sejarah
Pendahulu WIPO bernama BIRPI (Perancis Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, yang didirikan tahun 1893untuk mengawasi Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri . WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia (ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28 September 1979 ). Berdasarkan pasal 3 dari konvensi ini, WIPO berupaya untuk "melakukan promosi atas perlindungan dari hak atas kekayaan intelektual (HAKI) ke seluruh penjuru dunia." Pada tahun 1974 WIPO menjadi perwakilan khusus PBB untuk keperluan tersebut. Negara-negara anggota WIPO Tidak seperti cabang-cabang lain dari PBB, WIPO memiliki sumber dana sendiri yang cukup besar, diluar kontribusi dari negara-negara anggotanya. Pada tahun 2006, di atas 90% dari pemasukannya yang berkisar 500 juta CHF diperkirakan berasal dari pendapatan berbentuk imbal jasa yang diperoleh International Bureau (IB) dari aplikasi HAKI dan sistem registrasi yang mengatur Traktat Kerjasama Paten . Sistem Madrid untuk merek dan Sistem Den Haag untuk Hak atas Desain Industri .
29) Organisasi Meteorologi Dunia/World Meteorological Organization (WMO)
Adalah sebuah organisasi antarpemerintah dengan keanggotaan 188 Negara dan Teritori Anggota. Berasal dari International Meteorological Organization (IMO), yang didirikan tahun 1873. Dibentuk tahun 1950, WMO menjadi badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meteorologi (cuaca dan iklim ), hidrologi dan geofisika. Memiliki kantor pusat di Jenewa, Swiss . Presidennya Alexander Bedritsky dan Sekretaris Jenderalnya Michel Jarraud.Bulan Juni 1976, dalam tanggapan terhadap laporan pers yang memprediksikan peristiwa seperti Zaman Es Kecil , Organisasi Meteorologi mengeluarkan peringatan bahwa pemanasan iklim global yang signifikan dapat menyebabkan zaman es.

33
E. Negara Anggota PBB
Dengan penambahan Sudan Selatan pada tanggal 14 Juli 2011, saat ini ada 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan (Tahta Suci, yang memegang kedaulatan atas Vatikan, adalah pengamat permanen).  Piagam PBB menguraikan aturan untuk keanggotaan:
1. Keanggotaan di PBB terbuka untuk semua negara cinta damai lainnya yang menerima kewajiban yang termuat dalam Piagam ini dan, menurut penilaian Organisasi, mampu dan mau melaksanakan kewajiban-kewajiban ini.
2. Penerimaan dari negara tersebut kepada keanggotaan di PBB akan dipengaruhi oleh keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.
Hingga Juli 2011, telah bergabung 193 negara ke dalam lembaga internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Berikut adalah daftar anggota PBB beserta tanggal masuknya.
A
Afganistan ( 19 November 1946)
Afrika Selatan ( 7 November 1945)
Afrika Tengah ( 20 September 1960)
Albania ( 14 Desember 1955)
Aljazair ( 8 Oktober 1962)
Amerika Serikat ( 24 Oktober 1945 )
Andorra ( 28 Juli 1993)
Angola ( 1 Desember 1976)
Antigua dan Barbuda ( 11 November 1981)
Arab Saudi ( 24 Oktober 1945 )
Argentina ( 24 Oktober 1945 )
Armenia ( 2 Maret 1992)
Australia ( 1 November 1945 )
Austria ( 14 Desember 1955)
Azerbaijan ( 2 Maret 1992)

34
B
Bahama ( 18 September 1973)
Bahrain ( 21 September 1971)
Bangladesh ( 17 September 1974)
Barbados ( 9 Desember 1966)
Belanda ( 10 Desember 1945)
Belarus ( 24 Oktober 1945 ) [1]
Belgia ( 27 Desember 1945)
Belize ( 25 September 1981)
Benin ( 20 September 1960)
Bhutan ( 21 September 1971)
Bolivia ( 14 November 1945)
Bosnia dan Herzegovina ( 22 Mei 1992)
Botswana ( 17 Oktober 1966)
Brasil (24 Oktober 1945)
Britania Raya (24 Oktober 1945 )
Brunei ( 21 September 1984)
Bulgaria ( 14 Desember 1955)
Burkina Faso ( 20 September 1960)
Burundi ( 18 September 1962)

C
Ceko ( 19 Januari 1993)
Chad ( 20 September 1960)
Chili ( 24 Oktober 1945)

D
Denmark (24 Oktober 1945 )
Djibouti ( 20 September 1977)
Dominika ( 18 Desember 1978)
Republik Dominika ( 24 Oktober 1945)

E
Ekuador ( 21 Desember 1945)
El Salvador (24 Oktober 1945 )
Eritrea ( 28 Mei 1993)
Estonia ( 17 September 1991)
Ethiopia ( 13 November 1945)

F
Fiji ( 13 Oktober 1970)
Filipina ( 24 Oktober 1945 )
Finlandia ( 14 Desember 1955)
35

G
Gabon ( 20 September 1960)
Gambia ( 21 September 1965)
Georgia ( 31 Juli 1992)
Ghana ( 8 Maret 1957)
Grenada ( 17 September 1974)
Guatemala ( 21 November 1945)
Guinea ( 12 Desember 1958)
Guinea-Bissau ( 17 September 1974)
Guinea Khatulistiwa ( 12 November 1968)
Guyana ( 20 September 1966)

H
Haiti ( 24 Oktober 1945 )
Honduras ( 17 Desember 1945)
Hongaria ( 14 Desember 1955)

I
India ( 30 Oktober 1945)
Indonesia ( 28 September 1950)
Irak ( 21 Desember 1945)
Iran ( 24 Oktober 1945 )
Republik Irlandia ( 14 Desember 1955)
Islandia ( 19 November 1946)
Israel ( 11 Mei.1949)
Italia ( 14 Desember 1955)

J
Jamaika ( 18 September 1962)
Jepang ( 18 Desember 1956)
Jerman ( 18 September 1973)

36

K
Kamboja ( 14 Desember 1955)
Kamerun ( 20 September 1960)
Kanada ( 9 November 1945)
Kazakhstan ( 2 Maret 1992)
Kenya ( 16 Desember 1963)
Kirgizstan (  2 Maret 1992)
Kiribati ( 14 September 1999)
Kolombia ( 5 November 1945)
Komoro ( 12 November 1975)
Republik Kongo ( 20 September 1960) [6]
Republik Demokratik Kongo ( 20 September 1960)
Korea Selatan ( 17 September 1991)
Korea Utara ( 17 September 1991)
Kosta Rika ( 2 November 1945)
Kroasia ( 22 Mei 1992)
Kuba ( 24 Oktober 1945)
Kuwait ( 14 Mei 1963)

L
Laos ( 14 Desember 1955)
Latvia ( 17 September 1991)
Lebanon (24 Oktober 1945 )
Lesotho ( 17 Oktober 1966)
Liberia ( 2 November 1945)
Libya ( Arab Jamahiriya ) ( 14 Desember 1955)
Liechtenstein( 18 September 1990)
Lituania ( 17 September 1991)
Luksemburg ( 24 Oktober 1945 )

37
M
Madagaskar ( 20 September 1960)
Maladewa ( 21 September 1965)
Malawi ( 1 Desember 1964)
Malaysia ( 17 September 1957) [8]
Mali ( 28 September 1960)
Malta ( 1 Desember 1964)
Makedonia ( 8 April 1993)
Maroko ( 12 November 1956)
Kepulauan Marshall ( 17 September 1991)
Mauritania ( 27 Oktober 1961)
Mauritius ( 24 April 1968)
Meksiko ( 7 November 1945)
Mesir ( 24 Oktober 1945)
Federasi Mikronesia ( 17 September 1991)
Moldova ( 2 Maret 1992)
Monako ( 28 Mei 1993)
Mongolia ( 27 Oktober 1961)
Montenegro ( 28 Juni 2006)
Mozambik ( 16 September 1975)
Myanmar (Burma) ( 19 April 1948)

N
Namibia ( 23 April 1990)
Nauru ( 14 September 1999)
Nepal ( 14 Desember 1955)
Niger ( 20 September 1960)
Nigeria ( 7 Oktober 1960)
Nikaragua ( 24 Oktober 1945 )
Norwegia ( 27 November 1945)

O
Oman ( 7 Oktober 1971)
P
Pakistan ( 30 September 1947)
Palau ( 15 Desember 1994)
Panama ( 13 November 1945)
Pantai Gading ( 20 September 1960)
Papua Nugini ( 10 Oktober 1975)
Paraguay ( 24 Oktober 1945 )
Perancis ( 24 Oktober 1945 )
Peru ( 31 Oktober 1945)
Polandia ( 24 Oktober 1945 )
Portugal ( 14 Desember 1955)
38

Q
Qatar ( 21 September 1971)
R
Rumania ( 14 Desember 1955)
Rusia (24 Oktober 1945 ) [12]
Rwanda ( 18 September 1962)

S
Saint Kitts dan Nevis ( 23 September 1983)
Saint Lucia ( 18 September 1979)
Saint Vincent dan Grenadines ( 16 September 1980)
Samoa ( 15 Desember 1976)
San Marino ( 2 Maret 1992)
Sao Tome dan Principe ( 16 September 1975)
Selandia Baru ( 24 Oktober 1945 )
Senegal ( 28 September 1960)
Serbia ( 1 November 2000)
Seychelles ( 21 September 1976)
Sierra Leone ( 27 September 1961)
Singapura ( 21 September 1965)
Siprus ( 20 September 1960)
Slovenia ( 22 Mei 1992) [14]
Slowakia ( 19 Januari 1993)
Kepulauan Solomon ( 19 September 1978)
Somalia ( 20 September 1960)
Spanyol ( 14 Desember 1955)
Sri Lanka ( 14 Desember 1955)
Sudan ( 12 November 1956)
Sudan Selatan ( 14 Juli 2011)
Suriah ( 24 Oktober 1945)
Suriname ( 4 Desember 1975)
Swaziland ( 24 September 1968)
Swedia ( 19 November 1946)
Swiss ( 10 September 2002)

39
T
Tajikistan ( 2 Maret 1992)
Tanjung Verde ( 16 September 1975)
Tanzania ( 14 Desember 1961)
Thailand ( 16 Desember 1946)
Tiongkok (24 Oktober 1945 )
Timor Leste ( 27 September 2002)
Togo ( 20 September 1960)
Tonga ( 14 September 1999)
Trinidad dan Tobago ( 18 September 1962)
Tunisia ( 12 November 1956)
Turki ( 24 Oktober 1945)
Turkmenistan ( 2 Maret 1992)
Tuvalu ( 5 September 2000)

U
Uganda ( 25 Oktober 1962)
Ukraina ( 24 Oktober 1945 )
Uni Emirat Arab ( 9 Desember 1971)
Uruguay ( 18 Desember 1945)
Uzbekistan ( 2 Maret 1992)

V
Vanuatu ( 15 September 1981)
Venezuela ( 15 November 1945)
Vietnam ( 20 September 1977)

Y
Yaman ( 30 September 1947)
Yordania ( 14 Desember 1955)
Yunani ( 25 Oktober 1945)

Z
Zambia ( 1 Desember 1964)
Zimbabwe ( 25 Agustus 1980)

40
Catatan
1.  Pada 19 September 1991, Byelorussia memberitahu Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa telah mengubah namanya menjadi Belarus.

2.  Republik Federal Sosialis Yugoslavia merupakan Anggota asli Perserikatan Bangsa- Bangsa, Piagam ditandatangani atas namanya pada 26 Juni 1945 dan diratifikasi pada 19 Oktober 1945, hingga pembubarannya setelah pendirian dan, kemudian, penerimaan Bosnia dan Herzegovina, Republik Kroasia, Republik Slovenia, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, dan Republik Federal Yugoslavia sebagai anggota baru. Republik Bosnia dan Herzegovina diterima sebagai Anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa oleh resolusi Majelis Umum A/ RES/46/237 22 Mei 1992.

3.  Cekoslowakia merupakan Anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 24 Oktober 1945. Dalam surat tertanggal 10 Desember 1992, Perwakilan Tetap-nya memberitahu Sekretaris-Jenderal bahwa Republik Federal Ceko dan Slowakia dihentikan keberadaannya pada 31 Desember 1992 dan bahwa Republik Ceko dan Republik Slowakia, sebagai Negara penerus, akan mendaftarkan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah pendaftarannya diterima, Dewan Keamanan, pada 8 Januari 1993, merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Republik Ceko diterima ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa- Bangsa. Republik Ceko kemudian diterima pada 19 Januari tahun tersebut sebagai Negara Anggota.

4.  Melalui surat 20 Januari 1965, Indonesia mengumumkan keputusannya untuk mengundurkan diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa “pada tahap ini dan sesuai keadaan saat ini”. Melalui telegram 19 September 1966, Indonesia mengumumkan keputusannya “untuk melanjutkan kembali kerja sama penuh dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan untuk melanjutkan kembali partisipasi dalam seluruh kegiatannya”. Pada 28 September 1966, Majelis Umum mencatat keputusan ini dan Presiden mengundang perwakilan Indonesia untuk duduk di Majelis.

5.  Republik Federal Jerman dan Republik Demokratik Jerman diterima ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 September 1973. Melalui aksesi Republik Demokratik Jerman ke dalam Republik Federal Jerman, efektif sejak 3 Oktober 1990, dua Negara Jerman bersatu membentuk satu Negara berdaulat.

6.  Zaire bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 September 1960. Pada 17 Mei 1997, namanya berubah menjadi Republik Demokratik Kongo.

7.  Republik Federal Sosialis Yugoslavia merupakan Anggota asli Perserikatan Bangsa- Bangsa, Piagam ditandatangani atas namanya pada 26 Juni 1945 dan diratifikasi pada 19 lOktober 1945, hingga pembubarannya setelah Hendirian dan, kemudian, penerimaan Bosnia dan Herzegovina, Republik Kroasia, Republik Slovenia, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, dan Republik Federal Yugoslavia sebagai anggota baru. Republik Kroasia diterima sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh resolusi Majelis Umum A/RES/46/238 22 Mei 1992.

8.  Federasi Malaya bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 17 September 1957. Pada 16 September 1963, namanya berubah menjadi Malaysia, setelah penerimaan federasi baru Singapura, Sabah (Kalimantan Utara) dan Sarawak. Singapura menjadi Negara merdeka pada 9 Agustus 1965 dan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 21 September 1965.

9.  Republik Federal Sosialis Yugoslavia merupakan Anggota asli Perserikatan Bangsa- Bangsa, Piagam ditandatangani atas namanya pada 26 Juni 1945 dan diratifikasi pada 19 Oktober 1945, hingga pembubarannya setelah pendirian dan, kemudian, penerimaan Bosnia dan Herzegovina, Republik Kroasia, Republik Slovenia, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, dan Republik Federal Yugoslavia sebagai anggota baru. Melalui resolusi A/RES/47/225 8 April 1993, Majelis Umum memutuskan untuk menerima sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara yang, untuk sementara, dirujuk untuk segala tujuan di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai “Republik Makedonia bekas Yugoslavia” menunggu penyelesaian terhadap perbedaan yang timbul atas namanya.

41
10.  Mesir dan Suriah merupakan Anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 24 Oktober 1945. Setelah plebisit pada 21 Februari 1958, Republik Arab Bersatu didirikan sebagai suatu uni antara Mesir dan Suriah dan melanjutkan sebagai Anggota tunggal. Pada 13 Oktober 1961, Suriah, melanjutkan kembali statusnya sebagai Negara merdeka, melanjutkan kembali keanggotaan terpisahnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 2 September 1971, Republik Arab Bersatu mengubah namanya menjadi Republik Arab Mesir.

11.  Montenegro menyelenggarakan referendum 21 Mei 2006 dan mendeklarasikan diri merdeka dari Serbia pada 3 Juni. Pada 28 Juni 2006 Montenegro diterima sebagai Negara Anggota oleh resolusi Majelis Umum A/RES/60/264.

12.  Uni Republik Sosialis Soviet merupakan Anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 24 Oktober 1945. Dalam surat tertanggal 24Desember 1991, Boris Yeltsin, Presiden Federasi Rusia, memberitahu Sekretaris- Jenderal bahwa keanggotaan Uni Soviet di dalam Dewan Keamanan dan seluruh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya dilanjutkan oleh Federasi Rusia dengan dukungan dari 11 negara anggota Persemakmuran Negara Merdeka.
13.  Dalam surat tertanggal 3 Juni 2006, Presiden Republik Serbia memberitahu Sekretaris-Jenderal bahwa keanggotaan Serbia dan Montenegro dilanjutkan oleh Republik Serbia, setelah deklarasi kemerdekaan Montenegro. Pada 4 Februari 2003, setelah adopsi dan promulgasi Piagam Konstitusional Serbia dan Montenegro oleh Majelis Republik Federal Yugoslavia, nama resmi “Republik Federal Yugoslavia” berubah menjadi Serbia and Montenegro. Republik Federal Sosialis Yugoslavia merupakan Anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam ditandatangani atas namanya pada 26 Juni 1945 dan diratifikasi pada 19 Oktober 1945, hingga pembubarannya setelah pendirian dan, kemudian, penerimaan Bosnia dan Herzegovina, Republik Kroasia,Republik Slovenia, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, dan Republik Federal Yugoslavia  sebagai anggota baru. Republik Federal Yugoslavia diterima sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh resolusi Majelis Umum A/RES/55/12 1 November 2000.
14.  Republik Federal Sosialis Yugoslavia merupakan Anggota asli Perserikatan Bangsa- Bangsa, Piagam ditandatangani atas namanya pada 26 Juni 1945 dan diratifikasi pada 19 Oktober 1945, hingga pembubarannya setelah pendirian dan, kemudian, penerimaan Bosnia dan Herzegovina, Republik Kroasia, Republik Slovenia, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, dan Republik Federal Yugoslavia sebagai anggota baru. Republik Slovenia diterima sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh resolusi Majelis Umum A/RES/46/236 22 Mei 1992.

15.  Cekoslowakia merupakan Anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 24 Oktober 1945. Dalam surat tertanggal 10 Desember 1992, Perwakilan Tetap-nya memberitahu Sekretaris-Jenderal bahwa Republik Federal  Ceko dan Slowakia dihentikan keberadaannya pada 31 Desember 1992 dan bahwa Republik Ceko dan Republik Slowakia, sebagai Negara penerus, akan mendaftarkan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah pendaftarannya diterima, Dewan Keamanan, pada 8 Januari 1993, merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Republik Slowakia diterima ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa- Bangsa. Republik Slowakia kemudian diterima pada 19 Januari tahun tersebut sebagai Negara Anggota.

16.  Mesir dan Suriah merupakan Anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 24 Oktober 1945. Setelah plebisit pada 21 Februari 1958, Republik Arab Bersatu didirikan sebagai suatu uni antara Mesir dan Suriah dan melanjutkan sebagai Anggota tunggal. Pada 13 Oktober 1961, Suriah, melanjutkan kembali statusnya sebagai Negara merdeka, melanjutkan kembali keanggotaan terpisahnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

17.  Tanganyika merupakan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 14 Desember 1961 dan Zanzibar merupakan Anggota sejak 16 Desember 1963. Setelah ratifikasi Perjanjian Penggabungan antara Tanganyika dan Zanzibar pada 26 April 1964, Republik Bersatu Tanganyika dan Zanzibar melanjutkan sebagai Anggota tunggal, mengubah namanya menjadi Republik Bersatu Tanzania pada 1 November 1964.

18.  Yaman diterima ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 30 September 1947 dan Demokratik Yaman pada 14 Desember 1967. Pada 22 Mei 1990, dua negara tersebut bergabung dan sejak saat itu diwakili sebagai Anggota tunggal dengan nama “Yaman”.
42

F. Kelompok 77
Kelompok 77 di PBB merupakan koalisi longgar dari negara-negara berkembang, yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan kolektif ekonomi anggotanya dan menciptakan kemampuan bernegosiasi bersama di PBB yang disempurnakan. Ada 77 anggota pendiri organisasi, namun organisasi akhirnya diperluas menjadi 130 negara anggota. Kelompok ini didirikan pada tanggal 15 Juni 1964 oleh "Deklarasi Bersama Tujuh puluh Tujuh Negara" yang dikeluarkan pada Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Pertemuan pertama dilaksanakan di Aljir pada tahun 1967, dimana Piagam Aljir diadopsi dan dasar untuk struktur kelembagaan permanen dimulai.
G. Tujuan lain PBB
PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke daerah dimana konflik bersenjata baru-baru ini berhenti atau berhenti sejenak untuk menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari kedua belah pihak melanjutkan permusuhan. Karena PBB tidak memelihara militer sendiri, pasukan perdamaian secara sukarela disediakan oleh negara-negara anggota PBB. Pasukan, juga disebut "Helm Biru", yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan Medali PBB, yang dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer. Pasukan penjaga perdamaian secara keseluruhan menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.  Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk mencegah konflik antara negara dan membuat perang pada masa depan tidak mungkin, namun pecahnya Perang Dingin membuat perjanjian perdamaian sangat sulit karena pembagian dunia ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul akhir Perang Dingin, ada seruan baru bagi PBB untuk menjadi agen untuk mencapai perdamaian dunia, karena ada beberapa lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung di seluruh dunia. Sebuah studi tahun 2005 oleh RAND Corp menyatakan PBB sukses di dua dari tiga upaya perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS damai.  Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan penurunan jumlahperang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional- kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin. [30] Situasi di mana PBB tidak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tetapi juga kadang-kadang campur tangan termasuk Perang Korea (1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990. PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak kasus, negara-negara anggota telah menunjukkan keengganan untuk mencapai atau melaksanakan resolusi Dewan Keamanan, sebuah masalah yang berasal dari sifat PBB sebagai organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sebagai hanya sebuah asosiasi dari 192 negara anggota yang harus mencapai konsensus, bukan sebuah organisasi independen. Perselisihan dalam Dewan Keamanan tentang aksi militer dan intervensi dipandang sebagai kegagalan untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua , gagal untuk campur tangan dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke menggunakan kekuatan, kegagalan untuk memberikan makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan yang berhubungan dengan konflik Israel-Palestina, dan terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur . pasukan penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan seksual atau menggunakan pelacur selama misi penjaga perdamaian, dimulai pada tahun 2003, di Kongo[31] , Haiti [32] , Liberia, Sudan [33] , Burundi dan Pantai Gading .

43
Pada tahun 2004, mantan Duta Besar Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang disebutnya relativisme moral milik organisasi dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode pendirian dan hari ini. Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berbicara dengan Majelis Umum sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB. Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan persenjataan juga dimasukkan dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat sebagai cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk menciptakan mereka. [35] Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa minggu setelah penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan senjata dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama Majelis Umum yang meminta proposal khusus untuk "penghapusan senjata atom dari persenjataan nasional dan semua senjata besar lainnya yang bisa digunakan sebagai pemusnah massal." [36] Forum-forum utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah dilakukan tentang manfaat larangan pengujian senjata nuklir , pengawasan senjata luar angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau serta perlucutan senjata nuklir dan senjata konvensional, zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan anggaran militer, dan langkah- langkah untuk memperkuat keamanan internasional. PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Dunia ( World Security Forum ), sebuah konferensi internasional besar tentang efek dari bencana global dan bencana, yang terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008. Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua eksekutif Paramount Group, mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan dan peralatan yang lebih banyak untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz mengatakan bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan pasukan PBB.
Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan
Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Tujuan awal adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua negara anggota untuk mempromosikan "penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia" dan mengambil "tindakan bersama dan terpisah" untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tidak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia. PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia . Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi menuju demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang bebas dan adil, meningkatkan struktur peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia, dan mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap demokratisasi di seluruh dunia. PBB telah membantu pemilihan berjalan di negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di Afghanistan dan Timor Timur . PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran konsep hak asasi manusia melalui perjanjian dan perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik melalui Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan resolusi, atau Mahkamah Internasional . Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006[38] bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi kepada negara-negara anggota yang tidak menjamin hak- hak asasi warga negara mereka sendiri.

44
Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan secara wilayah, dengan masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin menjabat selama tiga kali berturut-turut. [40] Sebuah kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki aturan ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan telah dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota. [41] Hak beberapa 370 juta masyarakat adat di seluruh dunia juga merupakan suatu fokus untuk PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-HakMasyarakat Adat yang disetujui oleh Majelis Umum pada tahun 2007.[42] Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan kolektif untuk budaya, bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan, menyikapi isu-isu pasca-kolonial yang dihadapi masyarakat adat selama berabad- abad. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan adat, budaya institusi dan tradisi. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa depan mereka. Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah , PBB menyediakan makanan, air minum, tempat tinggal dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-orang yang menderita kelaparan, pengungsi akibatperang, atau yang terkena bencana lainnya. [43] lCabang kemanusiaan utama dari PBB adalah Program Pangan Dunia (yang membantu pakan lebih dari 90 juta orang[44] di 73 negara[45] ), kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan proyek-proyek di lebih dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian di lebih dari 24 negara. [46] Sosial dan pembangunan ekonomi
Sasaran Pembangunan Milenium
1. memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan;
2. mencapai pendidikan dasar universal;
3. mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
4. mengurangi angka kematian anak;
5. meningkatkan kesehatan ibu;
6. memerangi HIV / AIDS, malaria, dan penyakit lainnya;
7. menjamin kelestarian lingkungan; dan
8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

PBB terlibat dalam mendukung pembangunan , misalnya oleh perumusan Pembangunan Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar untuk bantuan hibah teknis di dunia. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNAIDS, dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria merupakan lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh dunia, terutama di negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan penyedia utama layanan reproduksi. 32 agen PBB yang bertujuan untuk memajukan pembangunan mengkoordinasi usaha-usaha mereka lewat Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa- Bangsa atau UNDG. [47] PBB juga mempromosikan pengembangan manusia melalui berbagai instansi terkait, terutama oleh UNDP. Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, bersifat independen, dan merupakan badan khusus dan pengamat dalam kerangka PBB, menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awalnya dibentuk terpisah dari PBB melalui Perjanjian Bretton Woods tahun 1944. PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan, harapan hidup, dan faktor lainnya. Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara anggota PBB untuk mencoba mencapai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan September 2000.

45
H. Mandat PBB
Dari waktu ke waktu, tubuh yang berbeda dari PBB mengeluarkan resolusi yang mengandung paragraf operasi yang dimulai dengan "permintaan" kata-kata, "menyerukan", atau "mendorong", yang Sekretaris Jenderal menafsirkan sebagai mandat untuk membentuk organisasi sementara atau melakukan sesuatu. Mandat ini bisa sesedikit meneliti dan menerbitkan laporan tertulis, atau mounting operasi pemeliharaan perdamaian besar-besaran (biasanya domain eksklusif Dewan Keamanan). Meskipun lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awalnya dibentuk oleh cara ini, mereka tidak sama dengan mandat karena mereka adalah organisasi permanen yang ada secara independen dari PBB dengan struktur keanggotaan mereka sendiri. Orang bisa mengatakan bahwa mandat asli hanya untuk menutupi proses pembentukan lembaga tersebut, dan oleh karenanya lama kadaluarsa. Sebagian besar mandat berakhir setelah jangka waktu yang terbatas dan membutuhkan perpanjangan dari tubuh, yang mengaturnya. Salah satu hasil dari KTT Dunia 2005 adalah mandat (berlabel id 17171) untuk Sekretaris- Jenderal untuk "meninjau semua mandat yang lebih tua dari lima tahun yang berasal dari resolusi Majelis Umum dan organ tubuh lainnya". Untuk memfasilitasi review ini dan akhirnya membawa koherensi kepada organisasi, Sekretariat telah menghasilkan sebuah registri on-line mandat untuk menggambar bersama laporan yang berkaitan dengan masing-masing dan menciptakan gambaran keseluruhan.

I. Pendanaan PBB

Negara Anggota
Kontribusi (% dari anggaran)
Amerika Serikat
22,000%
Jepang
12,530%
Jerman
8,018%
Britania Raya
6,604%
Perancis
6,123%
Italia
4,999%
Kanada
3,207%
Spanyol
2,968%
Tiongkok
3,189%
Meksiko
2,356%
Negara Anggota Lainnya
27,797%

PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari negara-negara anggotanya. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin dan menentukan sumbangan untuk setiap anggota. Hal ini secara luas berdasarkan kapasitas relatif kemampuan membayar dari masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka, dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per kapita.

46

Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tidak boleh terlalu bergantung pada salah satuanggota untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada sebuah tingkat "langit-langit", pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap anggota yang dinilai untuk anggaran rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk mencerminkan keadaan global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon anggaran rutin berkurang dari 25% menjadi 22%. AS adalah satu-satunya anggota yang telah memenuhi langit-langit. Selain tingkat langit-langit, jumlah minimum yang dinilai untuk setiap negara anggota (atau tingkat 'lantai') ditetapkan sebesar 0,001% dari anggaran PBB. Selain itu, untuk negara-negara kurang berkembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01% diterapkan. Anggaran operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit lebih dari 2 miliar dolar per tahun (lihat tabel untuk kontributor utama). [51] Sebagian besar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian dan keamanan. Anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010-2011 adalah sekitar $ 7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh dunia. [52] Operasi perdamaian PBB didanai oleh penilaian, menggunakan formula yang berasal dari dana biasa, tetapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan, yang harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian. Biaya tambahan ini berfungsi untuk mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang dikurangi dari negara-negara kurang berkembang. Per 1 Januari 2008, 10besar penyedia kontribusi keuangan yang dinilai pada operasi penjaga perdamaian PBB adalah   Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Tiongkok, Kanada, Spanyol, danRepublik Korea Program PBB khusus yang tidak termasuk dalam anggaran rutin (seperti UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara anggota lainnya. Sebagian besar sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tetapi beberapa adalah dalam bentuk komoditas pertanian yang disumbangkan untuk membantu populasi yang membutuhkan. Karena anggaran mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program Pangan Dunia melaporkan bahwa ia telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana tidak mencukupi. [53] PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10.

J. Kebijakan Personil PBB
PBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi, untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah dan anggota.  Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan hukum-hukum negara-negara anggota mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam sebuah kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut. PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu adalah warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis. Praktek ini tidak secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis tetapi mencerminkan praktik umum PBB untuk sejumlah masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa beberapa lembaga memberikan manfaat terbatas pada mitra domestik staf mereka dan beberapalembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf mereka.

47
K. Reformasi
Sejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun hampir tidak ada yang setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa ingin PBB untuk memainkan peran yang lebih besar atau lebih efektif dalam urusan dunia, sementara yang lain ingin perannya dikurangi untuk pekerjaan kemanusiaan. [55] Ada juga sejumlah usulan sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB. PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya dan birokrasi yang tidak efisien. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan alasan inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan diadakan suatu inisiatif reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis Umum sebagai pengawas efisiensi. Sebuah program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945), membuat birokrasi lebih transparan, akuntabel dan efisien, membuat PBB lebih demokratis, dan mulai merencanakan Pakta Perdagangan Senjata. [57] Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Dunia yang dihadiri oleh sebagian besar kepala negara anggota, menyebut pertemuan iu sebagai "kesempatan sekali dalam segenerasi untuk mengambil keputusan berani dalam bidangpembangunan, keamanan, hak asasi manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa." [58] Kofi Annan telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui " perundingan besar- besaran ( grand bargain)" global untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi  tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan, dan untuk membuatnya lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah di abad ke-21. Dokumen Hasil KTT Dunia menggambarkan kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan sebuah Komisi Pembangunan Perdamaian, untuk membantu negara-negara berkembang darikonflik; sebuah Dewan Hak Asasi Manusia dan dana demokrasi; sebuah penghukuman yang jelas dan tidak ambigu tentang terorisme "dalamsegala bentuk dan manifestasi"; perjanjian untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya ke Kantor Layanan Pengawasan Internal;perjanjian untuk menghabiskan miliaran lebih dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium ; pembubaran Dewan Perwalian, karena misinya sudah terselesaikan; dan, perjanjian bahwa masing-masing negara, dengan bantuan darimasyarakat internasional, memiliki "tanggung jawab untuk melindungi" populasi dari genosida , kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan-denganpemahaman bahwa masyarakat internasional siap untuk bertindak "kolektif" dan "dengan tepatwaktu dan tegas" untuk melindungi warga sipil yang rentan jika suatu negara "secara nyata gagal" dalam memenuhi tanggung jawabnya. [59] Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang lingkup dan mandatnya, dan akan menerima lebih banyak sumber daya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen Komite Penasehat (IAAC) sedang dibuat. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima menciptakan sebuah rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini. [60][61]Sebuah kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan whistleblower. Bekerja sama dengan OIOS, kantor etika juga merencanakanuntuk menerapkan kebijakan untuk menghindari  penipuan dan korupsi. [62] Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat PBB yang berusia lebih dari lima tahun. Peninjauan ini ditujukan untuk menentukan program mana yang merupakan duplikat atau tidak perlu yang harus dihilangkan. Tidak semua negara anggotamenyetujui mandat mana di antara lebih dari 7000 mandat yang harus ditinjau ulang. Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa.

48

Memang, hambatan yang diidentifikasi - pada khususnya, kurangnya informasi tentang implikasi sumber daya mandat masing-masing - merupakan pembenaran yang cukup untuk Majelis Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September 2008.Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sejumlah inisiatif baru yang secara longgar terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata kelola lingkungan internasional, 'Ditayangkan sebagai Satu' pada tingkat negara untuk meningkatkan konsolidasi kegiatan program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Sedangkan pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui pembentukan "UN Women" atau Wanita PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang baru untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak yang lebih besar. Kepala pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet , mantan Presiden Chile .
L. Efektivitas
Beberapa telah mempertanyakan apakah PBB masih relevan di abad ke-21. [65] Sementara mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. "Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional .... (Dan jika perlu untuk menegakkan perdamaian dengan) mengambil tindakan pencegahan atau penegakan hukum. " [66] , karena struktur restriktifadministrasi, anggota tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari sepenuhnya melaksanakan dua mandat pertama. [67] Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau minimal abstain) dari semua 5 dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan untuk "mengamati", laporan, dan membuat rekomendasi mengenai konflik internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi penegakan hukum PBB bersenjata tidak selalu tercapai pada waktunya untuk mencegah pecahnya perang internasional. Bahkan dengan semua hambatan dan keterbatasan pada kemampuan PBB untuk menanggapi situasi konflik, berbagai studi masih telah menemukan PBB telah memiliki banyak keberhasilan penting dalam 65 tahun keberadaannya. Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga dan mengambil banyak waktu, tenaga dan inisiatif sebagai negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan penting dalam pencegahan suatu perang nuklir pada waktu itu. [68] Sebuah penilitan tahun 2005 oleh RAND Corporation menemukan PBB berhasil dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Studi ini juga membandingkan upaya PBB untuk pembangunan bangsa dengan orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS damai [69] Juga pada tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin , dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional - kebanyakan dipelopori oleh PBB - telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin.
M. Lainnya
Selama masa hidup PBB, lebih dari 80 koloni telah mencapai kemerdekaan. Majelis Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Masyarakat Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tetapi semua kekuatan kolonial utama memilih abstain. Melalui Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini juga didukung negara-negara baru yang berdiri sebagai akibat dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi setiap negara lebih besar dari 20.000 km ² dan menghapus mereka dari daftar PBB Wilayah Yang Tidak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat , sebuah negara lebih besar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975. PBB menyatakan dan mengkoordinasi hari peringatan internasional , periode waktu untuk mengamati beberapa isu atau masalah kepentingan internasional. Menggunakan simbolisme PBB, sebuah logo yang dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur Sistem PBB, berbagai hari dan tahun-tahun telah menjadi katalisator untuk mendorong isu-isu kunci yang menjadi perhatian dalam skala global. Sebagai contoh, Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari Bumi dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi.
49

Bab 3
Penutup
A. Kesimpulan
PBB merupakan organisasi Internasional yang bertugas untuk menjaga kedamaian dan keamanan dunia Internasional yang organ utamanya terdiri atas Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretaris.
PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral dengan masa jabatan 5 tahun dan dengan syarat tidak berasal dari  5 negara anggota tetap Dewan Keamanan. PBB saat ini mempunyai 193 negara anggota di seluruh dunia dan merupakan Lembaga Internasional yang berhasil menjaga perdamaian dan keamanan dunia setelah menggantikan LBB yang telah gagal.

B. Saran
Agar perdamaian dan keamanan dunia tetap terjaga sepanjang masa, seluruh umat manusia juga harut turut menjaganya bersama-sama. Hal ini bukan hanya dilakukan oleh PBB saja, namun juga seluruh umat manusia. Jadi, kita harus menjalin hubungan baik dengan orang lain, mematuhi peraturan-peraturan di sekitar kita, dan harus disiplin, santun, dan bermoral, serta cinta damai, agar perdamaian dan keamanan dunia dapat terjaga dengan baik.

50

Daftar Pustaka
Setyani Rini, dan Dyah Hartati, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA Kelas XI, BSE, Jakarta, 2011.
Suyatmi, dan Henny Hendrastuti, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA Kelas XI, BSE, Jakarta, 2011.
Sumedi Pudjo, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA Kelas XI, BSE, Jakarta, 2011.
Yuliastuti Rima, Wijianto, dan Budi Waluyo, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA Kelas XI, BSE, Jakarta, 2011.

Sumber dari Internet
id.m.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa
id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Internasional
afmusshinoda.blogspot.com/2011/11/29-organisasi-organisasi-di-bawah.html?m=1

51

Mohon komentarnya akan tulisan ini, karena hanya dibuat dengan meng-copy dan paste tulisan orang lain.π_π